Koreri.com, Sorong – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi (IKPD) menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S.
Kegiatan yang melibatkan organisasi perusahan pers, profesi wartawan, pimpinan redaksi, akademisi dan BUMN serta sektor swasta ini berlangsung di aula lantai III Kantor Gubernur PBD, Kota Sorong, Kamis (25/6/2026).
Forum ini menjadi ruang koordinasi untuk menghimpun masukan, mengevaluasi kondisi ekosistem pers, sekaligus merumuskan strategi penguatan industri media yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di wilayah provinsi baru itu.
Penjabat Sekretaris Daerah PBD Yakob Kareth, menyambut baik inisiatif tersebut.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan.
“Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pers juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun ruang publik yang sehat dan partisipatif,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini menegaskan bahwa penguatan pers bukan semata isu industri, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil.
“Pers dan media massa adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi. Penguatan media berkualitas menjadi prasyarat agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal,” kata Nuzula.
Ia menjelaskan, pendekatan policy sandbox yang diusung pemerintah bertujuan menyediakan ruang uji coba kebijakan dengan melibatkan berbagai pihak untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi industri pers, khususnya di daerah.
Masih menurut Nuzula, sejumlah tantangan yang masih dihadapi pers di Papua Barat Daya antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tuntutan transformasi digital, minimnya infrastruktur teknologi, hingga persoalan keberlanjutan bisnis media dan peningkatan standar profesionalisme jurnalistik.
“Setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, kebijakan tidak bisa sepenuhnya disusun dari pusat, melainkan harus berbasis kondisi riil di daerah,” ujarnya.
Sebagai provinsi yang relatif baru, PBD dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pers yang sehat sejak awal. Hal itu dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, perusahaan pers, organisasi wartawan, akademisi, BUMN/BUMD, sektor swasta, hingga masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, peserta turut membahas sejumlah isu krusial, di antaranya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jurnalis, dukungan terhadap keberlanjutan perusahaan pers, serta upaya peningkatan kesejahteraan wartawan.
Selain itu, turut dibahas pola kerja sama antara pemerintah dan media yang tetap menjunjung tinggi independensi redaksi.
FGD juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan perusahaan pers agar tidak bergantung pada belanja pemerintah, sekaligus mendorong kemandirian industri media di daerah.
Kementerian PPN/Bappenas berharap forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. Melalui implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO’S, pemerintah menargetkan terbangunnya ekosistem media yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan, sekaligus mampu menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah dan penguatan demokrasi.
KENN
