Koreri.com, Sorong– Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi Pasar Pedagang Mama-Mama Papua Kota Sorong (P2MPKS) menggelar aksi demo di kantor sementara Pemprov Papua Barat Daya. Aksi mama-mama papua ini berlangsung sejak, Rabu (1/7/2026) hingga Kamis (2/7/2026) sore.
Massa aksi yang nekat bermalam di halaman kantor sementara Sekretariat Daerah hanya untuk menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, khususnya Gubernur, terkait sejumlah tuntutan yang belum mendapat kejelasan.
Diwarnai aksi bakar ban dengan suasana yang dinamis, ada juga pemahaman terhadap tradisi lokal hingga penyampaian aspirasi ekonomi bagi mama-mama (perempuan asli Papua).
Pendamping P2MPKS, Yohanes Mambrasar,S.H menjelaskan bahwa kehadiran mereka di kantor Gubernur sudah dua hari ini bukan untuk melakukan pemalangan atau aksi blokade, melainkan menunggu kepastian komunikasi dari pihak pemerintah.
“Kami sebenarnya mau pulang, tetapi masih menunggu koordinasi. Tidak ada maksud untuk melakukan pemalangan. Ini murni spontanitas karena kami menunggu kepastian,” tegas Mambrasar kepada wartawan di lokasi aksi, Kamis (2/7/2026)
“Dalam tradisi kami, potong babi itu simbol harga diri. Biasanya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas suatu persoalan. Itu juga menjadi bentuk penghormatan terhadap diri dan komunitas,” jelasnya.
Selain itu, massa menghormati aturan adat berupa “palang” yang telah dipasang oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi tersebut, area yang sudah dipalang tidak boleh dimasuki hingga persoalan diselesaikan.
“Kalau sudah ada palang, itu aturan adat. Kami tidak bisa masuk. Jadi kami hanya menunggu di luar sambil menunggu kepastian,” tambahnya.
Aksi ini juga dipicu oleh belum hadirnya Gubernur setelah sebelumnya dijanjikan akan melakukan koordinasi. Massa mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, Kesbangpol, dan dinas terkait.
“Kami sudah menunggu sejak malam hingga pagi. Informasi terus berubah. Kami diminta bersabar karena masih koordinasi dengan Gubernur, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ungkapnya.
Namun, ditengah penantian tersebut, muncul informasi bahwa Gubernur berpotensi hadir untuk bertemu langsung dengan massa. Hal ini membuat massa tetap bertahan sambil mempersiapkan agenda lanjutan, termasuk rencana simbolik potong babi.
Dua Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Pertama, mereka meminta adanya kebijakan resmi berupa kesepakatan tertulis agar pemerintah mengalokasikan dana Otonomi Khusus (Otsus) setiap tahun sebesar Rp3 hingga Rp6 miliar untuk pemberdayaan ekonomi mama-mama.
“Setiap tahun ada dana Otsus, tetapi belum ada kebijakan yang jelas dan tepat sasaran untuk mama-mama. Kami ingin ada anggaran khusus yang disertai sistem pembinaan yang jelas, bukan sekadar bagi-bagi uang,” tuturnya.
Menurut Yohanes, bantuan selama ini cenderung tidak berkelanjutan karena tidak diiringi dengan pendampingan usaha, pengelolaan keuangan, dan penguatan kapasitas.
“Kami tidak butuh sekadar bantuan uang. Kami butuh pembinaan yang terstruktur, supaya usaha mama-mama bisa berkembang dalam 3 sampai 5 tahun,” katanya.
Tuntutan kedua adalah kepastian penyediaan tempat usaha, khususnya dalam pembangunan pasar oleh pemerintah.
Massa menilai, hingga kini belum ada kejelasan terkait jumlah dan skema pembagian lapak bagi mama-mama.
“Kami tidak ingin sistem satu orang satu lapak tanpa konsep. Mama-mama ini usaha kecil, tidak setiap hari jualan. Harus ada konsep bersama, misalnya satu meja panjang yang bisa dipakai bergantian,” jelasnya.
Konsep tersebut lebih efektif dibandingkan pembagian lapak individu yang berpotensi kosong ketika tidak digunakan.
“Kalau satu lapak kosong, itu rugi. Lebih baik dibuat sistem bersama agar semua bisa bergantian dan tetap produktif,” pungkasnya.
Kekecewaan terhadap Pemerintah
Massa juga mengungkapkan kekecewaan terhadap sikap sejumlah pihak pemerintah yang dinilai tidak transparan dan tidak konsisten dalam komunikasi.
“Kami sudah melalui banyak tahapan, tetapi tidak ada kejelasan. Bahkan kami merasa pernah dibohongi. Ini yang membuat kami akhirnya memilih aksi seperti ini,” katanya.
Meski demikian, massa menegaskan bahwa tujuan utama mereka bukan sekadar demonstrasi, melainkan mendorong lahirnya kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
“Kami tidak datang untuk membuat keributan. Kami ingin solusi. Kami ingin kebijakan yang jelas, yang benar-benar menjawab kebutuhan mama-mama,” pungkasnya.
Aksi tersebut masih menunggu kepastian kehadiran Gubernur untuk membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat.
KENN
