PUPR Mimika Pastikan Proyek Mulai Berkontrak Agustus 2026, HPS Jadi Fokus
Koreri.com, Timika – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memastikan seluruh proyek fisik tahun anggaran 2026 akan mulai memasuki tahap kontrak pada Agustus mendatang.
Saat ini, seluruh proses masih berada pada tahap finalisasi, khususnya terkait penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dinilai krusial di tengah dinamika kenaikan harga bahan.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil risiko dalam penetapan HPS.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan angka yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Semua masih berproses. Kami tidak main-main dalam penyusunan HPS, karena harus disesuaikan dengan kenaikan harga barang, terutama dampak dari kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap hampir seluruh komponen material,” ujar kadis Yoga dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan efek berantai terhadap harga berbagai kebutuhan konstruksi, mulai dari material hingga distribusi logistik.
Karena itu, penyesuaian HPS menjadi langkah penting agar proyek dapat berjalan optimal tanpa hambatan di kemudian hari.
Selain itu, Dinas PUPR juga tengah menindaklanjuti surat edaran dari Balai Jasa Konstruksi terkait penyesuaian koefisien pekerjaan.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap jenis pekerjaan memiliki standar perhitungan yang tepat dan akurat.
“Koefisien ini tidak hanya berlaku pada satu bidang saja. Setiap bidang memiliki karakteristik sendiri, baik itu Bina Marga, Cipta Karya, maupun Sumber Daya Air. Semua dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan pekerjaan nantinya sesuai standar teknis,” jelasnya.
Dengan proses evaluasi yang matang, PUPR Mimika optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga kontrak proyek dapat dimulai pada Agustus 2026.
Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat menjamin kualitas pekerjaan sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
Langkah kehati-hatian tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan tepat sasaran bagi masyarakat Mimika.
EHO
