Koreri.com, Timika – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus konsisten melakukan penguatan tata kelola terhadap pendapatan daerah.
Salah satunya dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Bapenda dari Masa ke Masa bertajuk “Tantangan, Dinamika, dan Strategi Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel, Pruden, dan Berdampak”.
Bertempat di Kantor Bapenda Mimika, Jumat (31/7/2026), forum tersebut menghadirkan suasana berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
Sejumlah eks pimpinan Bapenda, yakni Cherly Lumenta, Paulus Yanengga, Petrus Yumte, dan Dwi Cholifah diundang untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan masukan bagi penguatan tata kelola pendapatan daerah di masa mendatang.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba, yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bapenda menghadirkan para mantan pejabat.
Menurutnya, pengalaman yang dimiliki para pendahulu menjadi bekal penting dalam merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, ketergantungan pendapatan daerah terhadap PT Freeport Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi sejak dini. Karena itu, Pemda perlu terus menggali potensi pajak dan retribusi daerah agar mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
“Kita tahu bersama bahwa saat ini memang sektor pendapatan terbesar masih dari PTFI. Namun, ketika PTFI sudah tidak beroperasi bagaimana? Nah, oleh sebab itulah tugas kita di bagian retribusi dan pajak daerah untuk ke depannya bagaimana kita menggali sumber-sumber baru maupun sumber-sumber yang ada ini untuk kita bisa tingkatkan sehingga ke depan pendapatan daerah kita semakin meningkat,” ujar Petrus.
Dikatakannya, keberhasilan sebuah organisasi lahir dari sinergi antara pengalaman para senior dengan semangat inovasi generasi baru.
Slamet menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki peran dan masanya masing-masing, sehingga kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pengelolaan pendapatan daerah yang semakin kompleks.
Slamet juga menyoroti besarnya perubahan skala pengelolaan keuangan daerah dari masa ke masa. Jika dahulu anggaran daerah masih berada pada kisaran puluhan miliar rupiah, kini nilainya telah mencapai triliunan rupiah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pengelolaan yang semakin akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, mantan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah pun menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), KPP Pratama, kalangan notaris, hingga PT Freeport Indonesia.
Ia berharap komunikasi melalui pertemuan rutin dapat memperkuat optimalisasi penerimaan daerah.
Dwi mengungkapkan bahwa saat mengakhiri masa jabatannya, kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan berupa defisit anggaran. Karena itu, selain melakukan efisiensi belanja, pemerintah juga dituntut mencari berbagai peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah.
“Oleh sebab itu, kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus tetap bergerak sebagai satu kesatuan yang terorganisir ke depannya,” pungkasnya.
TIM
