Koreri.com, Timika – Bupati Johannes Rettob, menyampaikan jawaban komprehensif dan tegas atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang II, yang digelar di ruang rapat utama Dewan setempat, Timika, Papua Tengah, Rabu (29/7/2026).
Dalam sidang tersebut, Pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan fraksi sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pembangunan, serta optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
Bupati menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, dan dukungan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK, sekaligus menegaskan bahwa seluruh catatan strategis akan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan ke depan.
Serapan Anggaran dan SILPA Jadi Sorotan
Menjawab Fraksi Golkar dan sejumlah fraksi lainnya, Bupati menjelaskan realisasi belanja daerah tahun 2025 sebesar 82,14 persen dipengaruhi keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan langkah perbaikan, termasuk penambahan tenaga fungsional pengadaan.
Sementara itu, tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp1,1 triliun disebut sebagai dampak selisih antara pendapatan dan belanja, serta keterlambatan penagihan pihak ketiga yang berujung pada kewajiban pembayaran di tahun berikutnya.
Di sisi pendapatan, realisasi dana transfer pusat sebesar 95,13 persen dipengaruhi kebijakan nasional terkait penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
Infrastruktur dan Air Bersih Dipastikan Berlanjut
Pemerintah daerah memastikan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, termasuk lanjutan peningkatan jalan Petrosea–Hasanuddin pada 2026.
Untuk sektor air bersih, Pemkab Mimika melanjutkan pembangunan SPAM perkotaan dan penyediaan air bersih di wilayah pesisir, termasuk pembangunan fasilitas reverse osmosis (RO) di Ipiya. Kendala operasional akibat keterbatasan tenaga teknis diatasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
Penguatan Layanan Publik dan Keselamatan
Menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah akan memperkuat sarana Satpol PP guna meningkatkan penegakan perda dan ketertiban umum.
Selain itu, pada tahun 2026 akan dibangun dua pos pemadam kebakaran di Mapurujaya dan Karang Senang, serta penambahan dua unit armada damkar untuk mempercepat respons penanganan kebakaran.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Fokus Utama
Rendahnya realisasi anggaran pendidikan diakui dipengaruhi keterlambatan pengadaan, kendala cuaca, dan akses wilayah.
Pemerintah berkomitmen meningkatkan pemerataan akses pendidikan, sarana-prasarana, serta kualitas tenaga pendidik.
Di sektor kesehatan, Pemkab Mimika mencatat sejumlah capaian positif, antara lain peningkatan angka harapan hidup menjadi 73,45 tahun, serta penurunan prevalensi stunting dari 10,91 persen menjadi 9,87 persen.
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan juga mencapai 87,62 persen. Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan tertentu yang akan terus diupayakan pemenuhannya.
Pelayanan Pesisir, Perumahan, dan Ekonomi Rakyat
Menjawab Fraksi PKB, pemerintah menegaskan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan pegunungan menjadi prioritas melalui peningkatan sarana, tenaga medis, dan integrasi layanan primer di puskesmas.
Program perumahan rakyat akan diarahkan lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat rentan. Sementara itu, pasar rakyat akan terus dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM.
Tindak Lanjut Temuan BPK dan Pemekaran Wilayah
Menjawab Fraksi PDIP, pemerintah memastikan temuan BPK terkait kelebihan pembayaran gaji pensiun telah ditindaklanjuti melalui sistem terintegrasi.
Terkait pemekaran wilayah, sejumlah distrik seperti Tsinga, Mimika Gunung, dan Mimika Utara masih dalam tahap kajian bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Transportasi dan Stabilitas Keamanan
Pemerintah juga memastikan penerbangan ke wilayah distrik seperti Alama, Jila, dan Tsinga telah kembali normal dengan operator berizin.
Dalam hal keamanan, konflik di Kwamki Narama disebut telah diselesaikan melalui proses perdamaian bersama TNI/Polri dan masyarakat.
Pemerintah juga memperkuat sistem komunikasi publik untuk menangkal hoaks.
Komitmen Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
Menjawab Fraksi Eme Neme Yauware, pemerintah menegaskan komitmen pengentasan kemiskinan melalui pembentukan tim khusus dan pemutakhiran data penerima bantuan berbasis aplikasi SIKS-NG.
Selain itu, perlindungan tenaga kerja lokal telah diperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2023.
Evaluasi BUMD dan Penguatan Kebijakan Strategis
Terhadap pandangan Kelompok Khusus, pemerintah berkomitmen menata ulang BUMD secara menyeluruh, mulai dari aspek kelembagaan, bisnis, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah juga akan memperkuat penanganan stunting secara terintegrasi, serta meningkatkan penanganan konflik melalui pendekatan preventif dan kolaboratif lintas sektor.
Semua Masukan Jadi Agenda Perbaikan
Menutup penyampaiannya, Bupati Johannes Rettob menegaskan bahwa seluruh pandangan, kritik, dan rekomendasi fraksi DPRK Mimika akan dijadikan dasar kebijakan strategis ke depan.
“Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.
EHO
