Koreri.com, Ambon – Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan di Hotel Pasifik Ambon, Sabtu (17/5/2025).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai elemen masyarakat hadir menyampaikan aspirasi, kritik, serta masukan terhadap berbagai kebijakan, khususnya terkait kebijakan efisiensi yang belakangan ini menuai sorotan publik.
“Ini sangat luar biasa. PDI Perjuangan menjadi partai pertama yang menginisiasi diskusi ini dan disambut dengan antusiasme tinggi. Banyak aspirasi disampaikan peserta, yang menjadi bahan penting bagi kami untuk menyusun langkah politik ke depan,” ungkap pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku ini kepada awak media usai acara.
Benhur menegaskan, sudah semestinya partai politik menyatu dengan rakyat, mendengar langsung suara mereka, dan tidak hanya bermain di ranah opini.
“Partai harus melahirkan gagasan dan gagasan itu hanya bisa muncul jika partai hadir dan mendengar rakyat secara langsung,” tegasnya.
Diskusi publik ini menghadirkan beragam perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang, organisasi, dan profesi.
Menurut Benhur, keragaman tersebut merupakan kekuatan untuk membangun narasi perjuangan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat.
Salah satu fokus utama diskusi adalah pemetaan persoalan pasca diberlakukannya kebijakan efisiensi.
“Kebijakan ini belum dievaluasi secara menyeluruh, tapi kita sudah terlihat banyak dampaknya ke masyarakat. Karena itu, kita harus bisa memetakan persoalan ini agar ketika APBD dibahas Juli nanti, kebijakan tersebut mencerminkan harapan rakyat,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Benhur, akan memperjuangkan hasil diskusi tersebut menjadi rekomendasi konkret yang akan disampaikan ke Pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami tidak ingin hanya berhenti pada wacana. Kami ingin melahirkan kebijakan politik yang berdasarkan pada pemikiran rakyat,” imbuhnya.
Beberapa isu penting juga mengemuka dalam diskusi, di antaranya regulasi yang bertentangan, kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan tidak berpihak pada daerah, serta persoalan keadilan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU).
Ia juga menyoroti perlunya revisi kebijakan Menteri KKP terkait penangkapan terukur agar hasil tangkapan bisa didaratkan di Maluku, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Semua rekomendasi ini akan kami bawa ke DPP melalui fraksi untuk dikawal hingga ke tingkat pusat. Di tingkat daerah, kami akan berkonsultasi dengan partai-partai lain agar hasil diskusi ini menjadi keputusan politik bersama di legislatif,” jelasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa PDI Perjuangan hanya menjadi pemantik, dan diharapkan lebih banyak partai serta organisasi ikut mendorong diskusi serupa demi memperkaya referensi perjuangan bersama.
“Kita ingin menyatukan kegelisahan rakyat, kepentingan daerah, dan arah kebijakan nasional dalam satu narasi perjuangan. Dan perjuangan ini harus kita kawal bersama, sampai tuntas.” pungkas Benhur.
JFL
