Koreri.com, Manokwari – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pekan lalu.
Kunker Komisi yang membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) ini melakukan belanja masalah terkait dengan isu lingkungan untuk mendatangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama di Indonesia bahkan wilayah Asia Tenggara menjadi penerima dana karbon dari Bank Dunia sebagai sumber PAD yang sah.
Hal ini kemudian menjadi tolak ukur bagi lembaga legislatif Provinsi Papua Barat melalui komisi yang membidangi SDA untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri.
Ketua Komisi IV DPRP PB Sapri Bani melalui anggota komisinya H. Asri, S.T kepada wartawan di Manokwari, Selasa (15/7/2025) menjelaskan bahwa pihaknya ingin mengetahui cara mendapatkan dana kompensasi karbon tersebut.
Pasalnya, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah memiliki hutan lebih khusus Mangrove yang luas dan berpotensi menghasilkan PAD.
“Kami Komisi IV ingin belanja masalah sekaligus solusi terkait dengan kompensasi karbon di Kalimantan Timur, kira-kira apa yang kita lakukan untuk mendapat hal yang sama di sana terkait dengan isu lingkungan termasuk pengelolaan blue karbon dan karbon redd,” jelas H. Asri saat menyampaikan keterangan persnya.
Dikatakan anggota fraksi Persatuan NasDem DPRP PB itu, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan memanggil OPD mitra di Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendiskusikan program strategis kedepan dalam rangka output dari kunker Kalimantan Timur untuk provinsi kedua di tanah Papua ini.
“Kita akan hearing dalam waktu dekat dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa OPD terkait lintas komisi seperti Biro Ekonomi untuk berkolaborasi kira-kira langkah apa yang dilakukan supaya mendapat ada kompensasi karbon terhadap lingkungan kita Papua Barat ini,” ujarnya.
Komisi IV juga meminta Dinas Kehutanan Papua Barat untuk menyiapkan data-data yang sudah dimiliki dan akan disinergikan dengan yang didapatkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
KENN
