Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) sedang berupaya untuk mengoprerasikan dapur di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) sebagai bagian dari program makan bergizi gratis (MBG).
Tujuannya untuk memastikan anak-anak didaerah sulit terjangkau mendapatkan asupan gizi yang berkualitas dengan cara beradaptasi khusus untuk lokasi geografis yang sulit diakses.
Wakil Gubernur Ahmad Nausrau mengatakan, pihaknya sedang berupaya menghadirkan dapur 3T bisa beroperasi di provinsi ini pada akhir tahun nanti, namun masih mengalami sejumlah kendala.
Karena itu, akan diagendakan rapat kerja (Raker) MBG yang dilaksanakan satuan tugas (Satgas) pada Desember mendatang dengan melibatkan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat Daya.
“Sehingga kita bisa memitigasi soal-soal yang ada di lapangan termasuk upaya pengoprasian dapur 3T di Papua Barat Daya,” ucap Ahmad Nausrau kepada wartawan di Kota Sorong, Selasa (28/10/2025).
Wagub Nausrau mengaku ada sejumlah kendala dihadapi salah satu kelangkaan bahan pokok makanan bergizi gratis yang didapat dari para petani di Papua Barat Daya.
Untuk jangan pendek dan menengah lanjut politisi Gerindra itu menegaskan bahwa bahan pokok MBG harus disuplai dari luar Papua Barat Daya sebabkan karena belum memadai.
Namun untuk jangka panjang dipastikan bahwa petani lokal Papua harus siap kebun baru sehingga kebutuhan bahan pokok sudah tercukupi sehingga dampak ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat.
“Uang dapat beredar di Papua Barat Daya bisa memajukan ekonomi, meningkatkan kesejahteran masyarakat di daerah ini,” sahutnya.
Selain itu, harga MBG di Kota Sorong tidak sesuai dengan kebutuhan ril harga barang sehingga menjadi keluhan dari para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kedepan kita usulkan ke BGN untuk dinaikkan harganya, kalau sekarang di Kota Sorong harganya antara Rp 8 sampai 10 ribu sangat jauh dari harga yang seharusnya diterapkan,” tukasnya.
KENN
