Koreri.com,Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan APBD T.A 2022 dan rancangan Raperda non APBD berlangsung di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (25/11/2021)
Rapat paripurna pertama ini membahas dua agenda yaitu penjelasan Gubernur Papua Barat tentang keuangan RAPBD T.A. 2022 dan Raperda non APBD kemudian penjelasan DPR PB atas Raperda non APBD inisiatif DPR Papua Barat.
Wakil Ketua III DPR Papua Barat Jongky Robertho Fonataba,S.E.,M.M pimpin rapat paripurna didampingi Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP, Wakil Ketua I Ranley H.L. Mansawan,S.E dan Wakil Ketua II dan H. Saleh Siknun,S.E
Hadir juga Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si bersama forkopimda Papua Barat bersama para pimpinan OPD Pemprov Papua Barat.
Dengan ketukan palu tiga kali yang diketuk Wakil III DPR Papua Barat Jongky Robertho Fonataba,S.E.,M.M maka pembahasan dua agenda dewan ini mulai dilakukan sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan.
DPR Papua Barat menegaskan bahwa pembahasan rancangan APBD T.A. 2022 bukan hanya sekedar seremoni tetapi harus mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui program pemerintah daerah sehingga perlu mendapat dibahas secara baik dan tepat sasaran.
“Dalam prespektif ini, pemerintah provinsi papua barat diharapkan mampu untuk mengimplementasikan kembali program-program belum diakomodir tahun sebelumnya, sejalan dengan kewajiban pemerintah daerah untuk dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang,” tegas pimpinan rapat paripurna, Jongky Fonataba.
Sedangkan Gubernur Papua Barat dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2022 yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si menjelaskan gambaran ringkas RAPBD terdiri dari Pendapatan sebesar Rp 6.304.760.645.789.00.
Dengan uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 463.900.233.889.00, Pendapatan Transfer dari pusat sebesar Rp 5.839.242.256.900.00, Kemudian belanja sebesar Rp 6.647.960.645.789,00,
Belanja modal sebesar Rp 1.654.356.424.105.60, belanja tidak terduga Rp 50.000.000.000.00, belanja transfer Rp 1.388.850.976.141.40. pembiayaan sebesar Rp 343.200.000.000.00, dengan uraian penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 343.200.000.000.00, pengeluaran pembiayaan daerah yaitu penyertaan modal investasi daerah tidak begitu juga SILPA.
Wakil Gubernur menyinggung bahwa dalam RKPD tahun 2022 ini difokuskan pada 5 prioritas daerah yaitu pertama, mempercepat pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan kesehatan dampak pendemi COVID-19.
Kedua, meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendidikan, sosial ekonomi wilayah. Ketiga, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar (ekonomi, trasportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, air bersih).
Keempat, peningkatan pembangunan wilayah berbasis komoditas unggulan dan sumber daya alam (kawasan ekonomi, daerah tertinggal, terluar, perbatasan, penata ruang, lingkungan hidup). Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pemantapan otonomi khusus.
KENN
