Koreri.com, Jakarta (02/11) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan lingkup peningkatan kemudahan berbisnis tidak hanya dirasakan di tingkat pusat tetapi juga bisa menjangkau Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Kita mesti akui ada banyak pencapaian soal kemudahan berbisnis ini misalnya masalah akses listrik dan perizinan. Hanya konsentrasi kemudahan ini mesti diperluas sampai ke Kawasan Timur Indonesia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin KTI, Andi Rukmat Karumpa, di Jakarta, Rabu (01/11).
Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-72 dalam hal kemudahan berbisnis berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dimana peringkat ini naik dibanding peringkat sebelumnya yakni peringkat ke-91.
Andi mengharapkan agar kemudahan ini dapat disarasakan juga di KTI dimana ketersediaan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi pemerintahan daerah merupakan hambatan terbesarnya.
“Soal SDM masih sangat lemah dan reformasi birokasi belum cukup optimal mendorong kemudahan berbisnis,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Ia berharap agar Pemda di KTI tidak menambah peraturan daerah yang malah mempersulit dunia usaha.
Terkait ketersediaan infrastruktur, Andi menyatakan adanya perubahan walau secara perlahan-lahan karena pemerintahan Jokowi-JK memberi perhatian khusus terhadap KTI tiga tahun terakhir masa pemerintahan keduanya.
“Kadin menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sudah dijalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Bahkan, Kadin meminta kepada Jokowi-JK, agar ritme pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran,” paparnya.
Andi juga mengatakan, kebijakan BBM satu harga di Papua telah meningkatkan efisiensi dan daya beli masyarakat yang dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua menjadi lebih baik ke depannya.
MP-RR
