Koreri.com, Jayapura (26/10) – Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (FPPMJ) di Kota Jayapura mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku penyelewengan beras miskin (raskin).
Desakan tersebut disampaikan saat mendatangi Kantor DPR Papua, Kamis (25/10/2018).
Puluhan masyarakat ini turut membawa spanduk berisi tuntutan untuk mengadili pelaku penyelewengan beras raskin yang tidak diterima selama kurang lebih 7 bulan berjalan.
Selaku perwakilan masyarakat Jayawijaya di Kota Jayapura Yunus Lagwan, mengakui anak-anak yang ada di asrama, beberapa bulan belakangan ini merasa tidak aman karena tidak mendapat makanan.
“Sudah 7 bulan ini kami tidak aman karena kampung tengah (perut,red), ini fakta bukan main-main. Kami ketika ke kampus harus menahan lapar, karena ulah orang- orang yang tidak punya hati yang memotong hak kami,” bebernya.
Pihaknya mengharapkan saatnya DPR Papua bertindak dan tidak hanya bicara saja.
“Kami menuntut agar DPR Papua, Kapolda dan Kejati, segera tangkap dan adili para penyelewengan beras raskin anak-anak panti asuhan dan asrama, selama 7 bulan sebanyak 91 ton,” cetusnya.
Mereka juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini Bupati, Kepala Dinas Sosial, Kepala Distrik Wamena Kota, Kepala Bulog dan distributornya agar mengembalikan beras raskin kepada anak-anak panti asuhan dan asrama.
FPPMJ menegaskan jika Pemerintah Papua tidak mengindahkan, maka akan ditindaklanjuti masalah ini sesuai proses hukum yang berlaku di NKRI.
Menanggapi aspirasi ini, Anggota Komisi I DPR Papua, Emus Gwijangge mengakui sesuai kebijakan Pemerintah Jayawijaya melalui Bupati, telah mendistribusikan beras tersebut.
“Hanya saja beberapa bulan belakangan yang belum ada realisasinya,” terangnya.
Menurut Emus, pihaknya belum mengetahui dengan benar beras tersebut telah di alokasikan ke beberapa tempat, namun yang terjadi adalah ada oknum yang berkepentingan bermain di dalam sehingga beras tersebut tidak tepat sasaran.
“Kami selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan Jayawijaya, mengharapkan terkait masalah raskin ini agar segera diselesaikan secara baik oleh Pemda setempat,” pungkasnya.
VMT
