Koreri.com, Jayapura – Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Puncak di kota studi se – Indonesia melakukan aksi protes dan mendesak Pemerintah di daerahnya untuk segera turunkan harga tiket pesawat khususnya pesawat Carravan.
Pesawat milik Kabupaten Puncak tersebut yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat dari Timika ke Ilaga, Bioga dan Sinak maupun sebaliknya.
Ketua Komunitas Mahasiswa Pelajar Kabupaten Puncak di Kota studi Jayapura, Aper Kiwak, mengatakan aksi demo yang dilakukan mahasiswa karena belakangan ini diketahui pihak maskapai telah menaikkan kembali harga tiket.
“Jadi, kami melihat harga tiket pesawat ini banyak pungutan liar diluar, sehingga mahasiswa melakukan aksi protes langsung menuntut ke Pemerintah Puncak untuk turunkan harga tiket,” cetusnya di Jayapura, Minggu (10/2/2019).
Menurut Kiwak, hasil pertemuan bersama Bupati Puncak Wilem Wandik telah disampaikan bahwa Pemerintah masih menunggu surat sah yang dikeluarkan Kementrian Perhubungan terkait dua pesawat yang telah di beli dengan mengunakan dana APBD.
“Kami akan kawal terus aspirasi ini sampai ada keputusan dari Bupati terkait penetapan harga tiket dari Timika ke Ilaga, Bioga dan Sinak supaya masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi yang sudah di beli Pemerintah daerah untuk melayani masyarakat,” harapnya.
Saat ini, kata Kiwak, harga tiket pesawat milik Pemkab Puncak dari Timika ke Ilaga, Bioga dan Sinak mencapai Rp. 2 Juta.
“Kami minta agar harga tiket diturunkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana saat ini harga tiket mencapai Rp. 2 juta,” desaknya.
Dikatakan, Pemda harus menetapkan harga tiket pesawat sesuai dengan kemampuan masyarakat.
“Jika hasil keputusan nanti tidak sesuai, kami akan turunkan massa yang lebih luar biasa lagi untuk palang bandara Ilaga,” ancamnya.
Kiwak menambahkan perjuangan aspirasi mahasiswa dan pelajar di Papua maupun luar Papua sudah didengar Bupati Willem Wandik sehingga tinggal menunggu hasil keputusannya saja.
“Jadi, Bupati minta kami tunggu saja nanti setelah penetapan APBD Kabupaten Puncak semua ini diatur,” sambungnya.
Desember 2018 lalu, Pemerintah berlakukan tiket ke Puncak hanya seharga Rp300.000 khusus untuk dua pesawat milik Pemerintah.
“Tapi setelah hari raya Natal dan Tahun Baru harga tiket kembali lagi,” cetusnya.
Sementara itu, Perwakilan Mahasiswa Puncak di Timika, Awin Magai, mengatakan Pemerintah harus tetapkan harga tiket itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat di kabupaten tersebut.
“Jadi, kita tunggu saja dan apabila hasil tidak sesuai dengan tuntutan maka kami akan lakukan aksi terus sampai Pemerintah mau menjawab aspirasi masyarakat puncak,” ancamnya.
Magai juga menyoroti Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak yang menginzinkan TNI – Polri menjadi agen penjualan tiket di bandara ilaga.
“Kita melihat kondisi riil di bandara Ilaga itu yang jaga penjualan tiket pesawat itu TNI – Polri bukan pegawai Perhubungan,” bebernya.
Menurut Magai, tugas aparat keamanan bukan menjadi agen penjualan tiket tapi menjaga keamanan daerah.
“Makanya kami tolak TNI – Polri jadi agen penjualan tiket di bandara Ilaga dan Dinas Perhubungan harus bertanggung jawab dengan menempatkan pegawai di bandara,” desaknya.
Mewakili masyarakat Kabupaten Puncak, Anies Kora, meminta kepada Pemda dalam penetapan harga tiket nanti tidak lebih di atas Rp. 1 juta.
“Kalau harga tiket Rp1 juta ke bawah, kami terima karena sesuai dengan kondisi keadaan perekonomian kami sebagai masyarakat yang tidak mencapai harga tiket melebihi angka itu,” sambungnya.
Masyarakat minta petugas penjualan tiket di Timika jangan bermain harga yang sudah ditetapkan Pemerintah.
“Jika kami temukan ada permainan dari petugas penjual tiket tetap kami akan mengambil langkah yang lebih tegas dan pasti kami akan proses hukum,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Puncak harus melibatkan anak daerah sebagai agen penjualan tiket di Kabupaten Timika dan juga sebagai tenaga pilot.
“Harus mereka dilibatkan karena tujuan Pemerintah Kabupaten Puncak itu mendatangkan pesawat ini supaya anak daerah yang sudah siap itu dimanfaatkan tenaganya,” tukasnya.
VDM
