Koreri.com, Jayapura – Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, SE, MM mendorong kabupaten dan kota komitmen cegah korupsi.
“Saya harapkan Pemerintah kabupaten dan kota di Papua harus memiliki komitmen yang sama dalam mengawal dan melaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi,” dorongnya saat rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK di Gedung Sasana Karya Kantor Guberrnur Papua, Selasa (21/5/2019).
Ditegaskan Wagub, Pemerintah Provinsi Papua sejak awal sangat merespon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi.
“Karena, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, merupakan hal yang lebih baik daripada penindakan,” tegasnya.
Hal ini mengacu pada sejumlah langkah yang telah dilaksanakan, antara lain meluncurkan kebijakan e-Government Papua dengan dibangunnya sistem e-Planning, e-Budgeting, e-Samsat, e-Perizinan dan e-TPP.
“Program aplikasi elektronik yang digunakan oleh pemerintah provinsi saat ini, dirancang untuk membangun suatu sistem dengan baik, sehingga siapapun yang melaksanakannya, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam menuju pemerintahan yang baik,” sambung Wagub.
Selain itu, dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan daerah, juga tidak kalah pentingnya yaitu bakal berdampak pada semakin membaiknya tata kelola pemerintahan.
Apalagi, saat ini Kementrian Dalam Negeri telah menetapkan Papua sebagai satu dari tujuh provinsi di Indonesia, sebagai pelaksanaan Pilot Project Integrasi Aplikasi e-Planning dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara nasional.
“Sehingga dengan telah diterapkan e-Government Papua atas arahan dari KPK saat ini, Pemerintah Provinsi Papua telah merasakan manfaat langsung, dimana semua tidak terlepas dari dukungan tim KPK, melalui rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi,” tukasnya.
VDM
