Koreri.com, Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan saat ini sedang berlangsung sosialisasi tim kerja di bawah komando Kasat Pol PP sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19.
Hal itu disampaikannya dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan infeksi Coronavirus Disease (Covid-19) di Swisbell Hotel, Kota Jayapura, Kamis (14/5/2020) malam.
Menurut Kapolda, sosialisasi berlangsung hingga 17 Mei 2020 dan tanggal 18 Mei akan dilakukan pembatasan-pembatasan di lima wilayah.
Yang menjadi prioritas yang pertama adalah Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Mimika dan Nabire termasuk di Jayawijaya yang saat ini menunjukkan indikasi adanya paparan positif Covid-19.
“Mohon dukungan dari Kasdam, Satuan TNI Angkatan Darat dan udara serta para tokoh dan komunitas masyarakat untuk menyuarakan ini secara keseluruhan,” pinta.
Terkait distribusi sembako, kata Kapolda, harus di cek dan ricek dengan Pemerintah Provinsi yang sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten secara terus-menerus hingga ke jajaran paling bawah.
Dalam hal ini kelurahan ataupun desa yang akan mendistribusikan kepada masyarakat karena masih banyak yang belum menerima bantuan dari Pemerintah dan perlu pengawasan bersama.
“Kami sampaikan bahwa hasil monitoring tim pangan kita yang sudah berkolaborasi dengan semua stakeholder ada beberapa bahan pangan yang memang memerlukan angkutan tetapi sudah ada satuan tugas yang menangani yang mana ini adalah salah satunya dengan hubungan angkutan baik laut angkutan udara dan angkutan darat,” paparnya.
Kapolda juga mengajak semua stakeholder terkait untuk cepat melakukan kajian-kajian dan analisa tentang pemanfaatan sarana angkutan sehingga bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi.
“Kapal angkutan barang harus tetap menjadi prioritas, ini untuk menghindari adanya beberapa perubahan yang akan mempengaruhi volume cargo yang pada ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga yang mahal dan waktu yang lama karena selain pandemi Covid-19 juga akan ada hati raya bagi umat Muslim yang akan merayakan Idul Fitri,” sambungnya.
Dikatakan, semua daerah sudah mengalami PSBB yang pada ujungnya tenaga kerja TKBM di pelabuhan sebagian besar sudah tidak bekerja yang ada hubungannya dengan barang barang yang subsid.
“Jadi tenaga mereka di manfaatkan khusus membantu kapal yang membawa barang-barang logistik,” kata Paulus.
Menteri Perhubungan berharap apabila kapal penumpang dan pesawat penumpang tidak bisa mengangkut penumpang diharapkan agar bisa mengangkut barang-barang logistik.
“Saya katakan setuju karena barang-barang kesehatan di perlukan cepat dengan harapan barang-barang yang ada di papua tidak melonjak,” ujarnya.
Di bandara Biak masih ada masalah logistik sampai hari ini mengenai yang dilakukan pembatasan-pembatasan.
“Jadi saya harapkan untuk kepala daerah yang ada di wilayah tidak terlalu over reaktif dalam melakukan pembatasan sosial,” kata Kapolda.
Data di kota Jayapura dari 5 Distrik 25 kelurahan 14 Kampung dan 40.000 kepala keluarga yang sudah menerima bantuan sosial baru 12.600 Kepala keluarga yang belum masih 28.000 Kepala Keluarga termasuk Kelurahan yang berada di sekitar kita.
“Jadi bagi yang belum saya harap segera karena pembatasan yang kita lakukan tidak main-main jadi kalau bisa tegas. Risikonya bagi mereka yang belum menerima bantuan,” tegasnya.
Kapolda meminta agar kondisi ini segera dikoordinasikan sehingga ada kepastian di lapangan dan itu bisa menghentikan masyarakat yang masih beraktivitas di luar.
Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI. Bambang Trisnohadi, mengatakan pihaknya siap mendukung dalam penanganan pencegahan Covid-19.
Dalam penanganan pasien suspek Covid-19 Pangdam sampaikan kepada Danrem, Dandim dan Babinsa untuk mendukung penuh upaya yang dilaksanakan oleh tim. Mulai dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaannya nanti sampai dengan sosial yang diperketat mulai 18 Mei hingga 4 Juni 2020.
“Perintah Kepala Staf Angkatan Darat kepada Personil TNI untuk kembali ke kesatuan masing-masing dalam antisipasi Covid-19 ada sekitar 48 atlet TNI AD yang terlibat dalam TC di luar Papua yang harus segera kembali ke satuan masing-masing,” kata Kasdam.
Kodam sarankan untuk bisa membuka penerbangan ke depan untuk umum minimal satu minggu satu kali diikuti dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.
“Kami menyampaikan beberapa permasalahan utama dari sisi kesehatan dalam penanganan Covid-19 untuk penampungan isolasi bagi masyarakat kita yang sudah positif dalam reaktif atau pun reaktif,” jelasnya.
Dikatakan, Pemerintah Provinsi sudah menyiapkan Hotel Sahid namun demikian melihat tren yang ada mungkin ke depan perlu disiapkan fasilitas yang lebih.
Untuk penampungan dari Pemerintah Provinsi merencanakan menggunakan Balai Diklat BPSDM di Kotaraja dalam.
“Tadi siang di BPSDM terjadi unjuk rasa di sekitar Balai yang menolak tempat tersebut digunakan sebagai tempat isolasi walaupun melalui dialog bisa meredam,” kata Kapolda.
Namun demikian ke depan bisa dilaksanakan pendekatan kepada tokoh agama tokoh tokoh masyarakat di sekitar Balai tersebut sehingga dapat digunakan sebagai tempat penampungan isolasi.
Balai BPSDM menampung 198 orang dengan fasilitas yang sangat memadai dengan adanya televisi, AC dan kamar mandi di setiap kamar.
“Kami juga memerlukan percepatan Rumah Sakit Umum di daerah Abepura atau segera menyiapkan rumah sakit umum daerah Abepura bagi khusus Covid-19 yang hasil PCR positif dengan gejala ringan,” jelasnya.
Sedangkan daya tampung cukup sekitar 150 pasien namun permasalahan yang ada masih kekurangan ventilator sekitar 2 unit dan beberapa perbaikan ruangan yang menyesuaikan kebutuhan.
“Oleh karena itu, bisa mengalokasikan anggaran di arahkan ke Rumah Sakit Abepura,” pungkasnya.
VER
