as

Fokus  

Mandenas : Pemerintah Harus Fokus Tangani Pelanggaran HAM Papua

Yan p Mandenas UU Cipta Kerja Dipelintir 1

Koreri.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, meminta Pemerintah Pusat tidak berlebihan menyikapi persoalan dinamika sosial politik di tanah Papua, namun tetap fokus penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang terjadi di Papua tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini.

Menurutnya, aspirasi masyarakt menyuarkan Papua Merdeka itu merupakan respon panjang dari cara – cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas bahkan papua ibarat daerah oprasi Militer yang tidak pernah tuntas dalam penaganan konflik sosial politik.

Bahkan sanggat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab.

“Hal itu berakibat pada respon masayarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negeri sendiri, dengan melihat korban rakyat Papua, ibarat mahluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat,” kata Yan Mandenas dalam rilisnya, Jumat (4/12/2020).

“Saya berharap pemerintah pusat segera mengintropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penaganan berbagai persoalan di Papua, mulai dari Penaganan Kemanan, Konflik Sosial Politik, Korupsi, Pembangunan manusia Papua, Pemberdayaan Orang Asli Papua dan Peyelesaian Pelangaran HAM di Papua Yang tak kunjung usai,” ungkap Yan Mandenas, yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI,” tegasnya.

Politisi Gerindra ini menegaskan penaganan Papua bukan sekedar implementasi kebijakan semata terhadap Pembangunan di Papua. Namun, yang terlebih penting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah, termasuk kelompok masyarakat tertentu, yang sanggat diskriminatif terhadap Mmsayarakat Papua khususnya dalam penanganan masalah soasial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masayarakat papua di seluruh pelosok tanah air.

“Pemerintah perlu menetapkan kebijakan Yang relevan dan dapat di terima seluruh Rakyat papua tanpa harus menutupi dosa Pemerintah terhadap perilaku okn-oknum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan Profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua,” tegasnya.

Anggota DPR RI Dapil Papua ini menilai, apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejangalan yang tak kujung usai di Tanah Papua,

Sepanjang pemerintah mampu menunjukan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, diyakini akan ada solusi Damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua saya yakin eskalasi Politik di Tanah Papya tidak akan berkahir, karena Rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,” ujarnya.

“Pertanyaan saya siapa yang menciptakan konflik di Papua selama ini, kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan, sehingga pemerintah jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap Rakyat Papua,” sambung Yan.

Mandenas berharap rakyat Papua bisa dijadikan sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masayarakat Papua akan selalu merasa di hargai dan diberikan tempat oleh Pemerintah.

“Disisi lain evaluasi dan dialog harus terus di lakukan melalui perangkat pemerintah yang ada dan saya berharap perilaku aparat perlu dibenahi total lewat kebijakan satuan oranganisasi yang relevan terhadap sikap dan keinginan Rakyat Papua,” pungkasnya.

SEO