Koreri.com, Ambon – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mengadakan forum OPD selama sehari di Hotel Manise, Rabu (3/3/2021).
Gubernur Murad Ismail dalam sambutanya yang dibacakan Sekda Maluku Kasrul Selang sekaligus membuka acara ini menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan program komunikasi dan informatika di tahun 2022.
“Melalui kegiatan ini diharapkan menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pelayanan public,” katanya.
Hal ini juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi Pemerintahan untuk melakukan inovasi aparatur negara melalui penerapan SPBE atau e-Government,” cetusnya.
Lanjut Gubernur, setiap OPD lingkup Pemprov Maluku segera membentuk pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) demi mendukung penyelenggaraan SPBE yang harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
Dalam hal ini, dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas OPD serta instansi vertikal lainnya termasuk dengan elemen masyarakat.
“OPD yang membidangi urusan kominfo,urusan persandian dan statistik sebagai salah satu unsur perangkat pemrintah terus berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator fungsi-fungsi komunikasi dan informatika,” harap Gubernur.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Erni Sopamena mengatakan untuk tema forum OPD kali ini adalah “Semangat Digitalisasi Wujudkan Maluku yang Terintegrasi”.
Menurutnya, tema ini diambil karena kedepan pihaknya akan membuat jaringan antar pemerintah.
“Tentunya nanti terintegrasi antara OPD provnsi dengan kabupaten/ kota semaluku,” tukasnya.
BKL
