Koreri.com, Sorong – Transformasi digital yang saat ini berkembang pesat telah memberikan banyak manfaat dalam penyelenggaran pemerintahan mulai dari pelayanan publik, pengolahan data, sistem informasi pemerintahan hingga pengambilan keputusan berbasis data.
Namun di sisi lain terdapat tantangan yang juga dihadapi pemerintah yaitu meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu keberlangsungan tata kelola pemerintahan, merusak integritas data, membocorkan informasi penting, bahkan mengancam stabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah
Demikian disampaikan Asisten 1 Suardi Thamal saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Daya (PBD) ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi dalam Pemerintahan Digital yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) setempat di Belagri Hotel Sorong, Selasa (23/6/2026).
Provinsi PBD sebagai daerah otonom baru, memiliki tanggung jawab besar untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital
Asisten lantas mengingatkan bahwa ancaman siber saat ini tidak lagi mengenal batas wilayah maupun waktu.
“Serangan dapat terjadi kapan saja dan menyasar siapa saja, termasuk instansi pemerintah daerah dan merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah dalam mengamakan kondisi tersebut,” bebernya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi PBD berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis diantaranya,
Pertama, penguatan tata kelola keamanan siber pada seluruh perangkat daerah.
Kedua, peningkatan kompetensi ASN yang menangani teknologi informasi dan persandian.
Ketiga, pengembangan kebijakan keamanan informasi yang sesuai dengan standar nasional.
Keempat, peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden siber.
Kelima, penguatan koordinasi dengan BSSN dan berbagai pemangku kepentingan terkait.
Dan keenam, pengembangan budaya sadar keamanan informasi di lingkup Pemerintah daerah.
Melalui bimtek diharapkan para peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kebijakan keamanan siber nasional, pengelolaan risiko keamanan informasi, penanganan insiden siber, tata kelola persandian, pemanfaatan sertifikat elektronik, serta strategi penguatan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Bimtek merupakan kerjasama Pemprov PBD dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).
Gubernur berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdistribusi, serta memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kompetensi pengetahuan yang diperoleh.
Hendaknya tidak berhenti pada diri sendiri masing-masing peserta, tetapi dapat diteruskan dan diterapkan di perangkat daerah masing-masing, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
ZAN
