Koreri.com, Sorong – Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong bersama Yayasan ADRA Indonesia menggelar Lokakarya Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana sosial.
Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kota Sorong ini berlangsung selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Juni 2026 di Vega Prime Hotel and Convention Centre.
Mewakili Wali Kota Sorong, Asisten III Musa Fonataba menyampaikan apresiasi kepada Yayasan ADRA yang telah memberikan dukungan dan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Menurutnya, lokakarya ini merupakan langkah strategis dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap berbagai potensi bencana sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu di Kota Sorong.
“Kota Sorong sebagai pintu gerbang Provinsi Papua Barat Daya memiliki dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, terukur, dan terkoordinasi agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi dengan baik,” ujar Musa Fonataba saat membuka kegiatan.
Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, koordinasi lintas sektor, serta penanganan yang efektif untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Musa Fonataba berharap melalui lokakarya ini dapat dihasilkan dokumen yang komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi riil Kota Sorong.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.
“Keterlibatan seluruh unsur pemerintah, lembaga terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem penanggulangan bencana sosial yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui sinergi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan seluruh elemen masyarakat, Kota Sorong diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana sosial, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial.
“Melalui lokakarya ini, kami ingin menghadirkan pedoman resmi yang dapat digunakan pemerintah sebagai instrumen kebijakan dalam menghadapi potensi kedaruratan akibat konflik sosial. Dokumen ini juga akan menjadi acuan dalam penanganan dan pemulihan pascabencana,” katanya.
Lokakarya tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain meningkatkan pemahaman para pihak terkait perencanaan kontingensi dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat koordinasi lintas sektor dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta menyusun draf dokumen rencana kontingensi bencana sosial yang komprehensif.
Selain itu, dokumen yang dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi acuan operasional bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan respons kemanusiaan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif di Kota Sorong.
ADRA juga berharap kegiatan ini mampu menghasilkan dokumen resmi yang dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah sekaligus membangun mekanisme pemulihan sosial yang inklusif bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kami ingin membangun keberlanjutan program bersama seluruh mitra di Kota Sorong sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan masyarakat dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang,” tutupnya.
ZAN
