Koreri.com, Manokwari– Negara Indonesia sedang dilanda musibah wabah corona virus disease 2019 (COVID-19) sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini dan belum tau pasti kapan akan berakhir.
Akibat dari penyebaran virus ini sudah jutaan orang yang jadi korban termasuk para dokter dan tenaga kesehatan lainya.
Dengan kondisi ini pula untuk menangani pandemi Covid-19 di tahun anggaran 2020 pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 Triliun yang bersumber dari APBN membantu penanganan corona.
Pada tahun 2021 pemerintah menambahkan anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya, menurut anggota DPD RI Dapil Papua Barat, mungkin dari penambahan anggaran ini yang menjadi alasan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa utang negara naik karena Pandemi Covid 19.
“Beberapa waktu lalu penyampaian kekhawatiran oleh BPK RI bahwa Indonesia tidak akan mampu membayar utang negara, dengan hal ini maka seharusnya sebagai Menko harus ikut berfikir karena hutang negara naik meroket di periode ini yang harus menjadi perhatian semua pemimpin bangsa ini,”kata Senator M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos.,M.M,Sip melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (29/6/2021).
Disoroti Anggota senator berdarah kei itu bahwa bukan hanya sekedar bicara karena hutang tersebut akan menjadi beban setiap warga negara yang ada dari sabang sampai merauke dan dari hutang yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur serta penangan pandemi Covid 19 ini belum tentu dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia terutama mereka di pelosok timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT.
“Karena ada kampung-kampung yang sampai hari masih menggunakan lampu-lampu tradisional bahkan sekolah-sekolah ada yg masih beratapkan daun rumbia dan berdinding papan tapi mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang dibebankan oleh negara berupa pajak tanah,” ungkap mantan anggota DPR Papua Barat tiga periode itu.
Sambung anggota DPD RI yang disapa Batik Merah itu menegaskan bahwa sebagian masyarakat indonesia timur tidak pernah merasakan fasilitas diberikan oleh negara dalam beban utang yang semakin gila, lalu hutang untuk pembangunan infrastruktur di indonesia dengan jumlahnya fantastis dan ditangani perusahaan raksasa dimana pemiliknya adalah para oknum elit politik dan birokrasi di negara itu kemana.
Ironisnya keuntungan yang sudah diraup pemilik perusahaan raksasa sehingga menimbulkan semakin banyak utang negara kenapa tidak memikirkan hutang negara, seharusnya membantu pemerintah.
Rahaningmas mempertanyakan alokasi dana penanganan COVID-19 selama ini karena sebagian masyarakat di kampung-kampung tidak merasakan itu.
“Sebagai pejabat negara jangan seenaknya bicara dan membanding-bandingkan hutang Indonesia dengan negara lain karena yang menanggung hutang negara sebagian besar adalah rakyat indonesia yang saat ini makan siang ingat malam dan makan malam ingat pagi,” jelasnya.
Senator julukan Batik Merah ini menuturkan banyak bantuan-bantuan pemerintah dengan jumlah fantastis tapi sebagian besar masyarakat juga tidak menikmati, diduga karena banyak dari anggaran tersebut disedot dan dimakan oleh oknum-oknum tertentu alias korupsi dari berbagai bidang tapi terkesan negara diam-diam saja.
Politisi senior sudah berdomisili di tanah Papua sejak 1985 ini mengingatkan kepada semua pihak bahwa jgn mengunakan alasan bahwa hutang negara ini naik akibat pandemi Covid 19 tapi sesungguhnya banyak masyarakat yang masih merasakan lapar.
Bahkan dengan alasan Covid ini juga berbagai pihak menjadikan sebagai lahan bisnis untuk menguras rakyatnya sendiri, contohnya swab antigen dan anti body serta PCR harga bervariasi antara 200 ribu bahkan hingga jutaan rupiah.
Karena sesuai dengan hasil temuan BPK RI agar menjadi perhatian semua pihak terutama pengelola bantuan kepada masyarakat yang berhak menerima melalui program BLT, PKH, UMKM dan lain agar menjadi perhatian serta evaluasi kedepan.
“Semua pihak agar tetap mawas diri dengan mematuhi anjuran pemerintah agar wabah Covid-19 ini segera berakhir sehingga tidak menjadi beban negara untuk berutang lagi karena alasan pandemi Covid 19. Sebab kita harus belajar dari beberapa negara di dunia akibat tidak mampu membayar hutang akibatnya negara tersebut harus jatuh ke tangan negara pemberi hutang alias dikuasai,” himbau MSR.
KENN
