Koreri.com, Sentani – Ratusan masyarakat adat dari pesisir Danau Sentani yang menamakan diri Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, Senin (26/7/2021) menduduki Kantor Bupati setempat, Gunung Merah, Sentani.
Aksi yang dilengkapi 1 unit mobil pick up, sound sistem, 4 buah spanduk ukuran sedang, satu buah terpal serta tiga buah ban mobil bekas yang dibakar massa demo saat melakukan aksinya di depan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura.
Aksi yang di motori Manase Bernard Taime, mengusung beberapa tuntutan yang ditujukan baik kepada Pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Jayapura.
Warga meminta kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk segera membentuk Pansus LHP BPK RI Perwakilan Papua terkait dengan dana hibah banjir bandang dari BNPB mengenai Rekonstruksi dan Rehabilitasi pascabencana di Kabupaten Jayapura.
“Maksud dan tujuan kami kesini guna menemui bapak Bupati Jayapura untuk menanyakan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BNPB yang sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan,” tegas Taime yang juga koordinator aksi dalam orasinya.
“Kami akan bertahan di tempat ini sampai dengan ada kejelasan yang pasti dari DPRD, maka kami bisa meninggalkan tempat ini,” sambungnya.
Aksi demo yang juga melibatkan para Ondofolo dari sejumlah kampung yang ada di pesisir Danau Sentani ini seperti Origenes Kaway (Kampung Bambar) dan Boas Assa Enock (Kampung Sosiri).
Sementara, Origenes Kaway, dihadapan massa aksi menyampaikan tujuan pihaknya datang kesini sesuai kesepakatan untuk mendapat jawaban dari Anggota DPRD Kabupaten Jayapura terkait dana hibah banjir bandang dari pemerintah pusat.
Karena sampai saat ini tidak tersalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir bandang dan longsor tersebut.
“Kami mohon kepada bapa Bupati Jayapura agar dapat memberikan penjelasan kepada kami, karena ini sudah cukup lama sejak 2019 lalu sampai dengan sekarang belum ada kejelasan,” pinta pria yang juga Anggota DPR Papua tersebut.
Olehnya itu, semua anggota DPRD Kabupaten Jayapura diharapkan untuk hadir di tempat ini guna membentuk Pansus.
“Kalau tidak hadir semua baik dari Dapil I dan 2, maka kami massa pendemo akan tetap bertahan disini sampai ada keputusan yang jelas,” ancamnya.
Usai orasi dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan sikap dari 13 anggota DPRD Kabupaten Jayapura untuk mendukung pembentukan Pansus Kemanusiaan.
Yakni, Lerry Patrix Suebu, Basuki, Sihar Lumban Tobing, Apolos Lay, Eymus Weya, Kilion Kogoya, Wagus Hidayat,Piet Hariyanto Soyan, Slamet, Angganetha Wally, Clief Ohee dan Irene Syaranamual.
Usai penandatanganan pernyataan sikap, dilanjutkan dengan pembacaan aspirasi atau pernyataan sikap dari Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura:
- Masyarakat adat meminta tindaklanjui penemuan dana hibah dari pemerintah pusat
- Batalkan SK Bupati Jayapura mengenai Hunian Tetap (Huntap) dan masyarakat menuntut dana hibah Rp 53 miliar
- Pansus Kemanusiaan tidak dibentuk, Ketua DPRD ganti dari jabatannya
- Hadirkan Bupati Jayapura didepan masyarakat adat untuk menjelaskan dana hibah dari pemerintah pusat
Unjuk rasa yang dimulai dari pagi hari itu berjalan lancar, tertib dan aman, karena mendapat pengawalan dari personil TNI-Polri.
Usai aparat keamanan baik itu TNI-Polri melakukan negosiasi dengan massa pendemo, akhirnya tepat pukul 16.30 WIT massa demo membubarkan diri.
Untuk diketahui, aksi pemalangan pintu gerbang Kantor Bupati Jayapura ini juga membuat aktivitas pelayanan pemerintahan lumpuh, walaupun kehadiran ASN hanya sekitar 50 persen akibat pembatasan dalam aturan PPKM yang membuat sekitar 50 persen ASN bekerja dari rumah (Work From Home) dan 50 persen lainnya bekerja dari kantor (Work From Office).
Hasil negosiasi antara aparat keamanan dengan massa pendemo, diketahui pertemuan akan dilanjutkan pada Rabu (28/7/2021) sekitar pukul 09.00 WIT di Lapangan Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.
IDI
