Koreri.com, Sorong – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melakukan kunjungan kerja (Kunker) tahun 2021 ke kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota dan Kabupaten Sorong,Selasa (10/8/2021).
Kunker ini dihadiri ketua komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo,S.E.,M.M didamping anggotanya, Mugiyono,S.Hut, Febry Jein Andjar,S.E., M.M, Herdomina Isir, S.E, Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H., M.H dan Darwin Pasaribu,S.E., M.Si.
Komisi yang membidangi keuangan ini bertemu dengan pimpinan kantor samsat Kabupaten Sorong dan Kota Sorong untuk melihat langsung realisasi pendapatan pajak kenderaan bermotor pada masa pandemi COVID-19 ini.
Ketua komisi III DPR Papua Barat Zeth Kadakolo, S.E.,M.M kepada media ini melalui telpon celulernya menjelaskan bahwa data realisasi pendapatan pajak kenderaan bermotor yang dibutuhkan yaitu tahun 2020 dan bulan januari hingga Juli 2021.
Namun karena sistim pembayaran pajakan kenderaan bermotor melalui online bank papua sehingga data fisik tidak ada di kantor bersama samsat tetapi dokumen tersebut berada di Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua Barat.
“Setelah kembali ke Manokwari kami akan panggil Bappenda Papua Barat untuk melihat data tentang realiasasi pendapatan pajak kenderaan bermotor tahun 2020 dan setengah tahun 2021 ini,” kata Zeth Kadakolo kepada media ini melalui telpon celulernya.
Selain itu, dalam forum diskusi kunker itu para wakil rakyat juga mempertanyakan tunggakan-tunggakan wajib pajak baik perorangan, perusahan maupun pemerintah, pasalnya pendapatan provinsi papua barat tahun 2020 sedikit mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.
Politisi NasDem itu juga menyebutkan bahwa meski dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini tetapi pelayanan di Kantor Samsat Kota dan Kabupaten Sorong berjalan normal tidak mengenal pembatasan kerja meski pemerintah menerapkan PPKM.
“Karena dalam pelayanan ini ada sisitm corner jadi ada petugas yang ditempatkan di Bank Papua, kemudian pelayanan mobil keliling dan drive thru sehingga pelayanan tetap berjalan normal,” ujarnya.
Meski pun operasional menurun karena recofusing anggaran namun tidak menghalangi tugas pelayanan para petugas untuk melayani masyarakat.
“Hal ini yang akan menjadi perhatian kami untuk beraudiensi dengan Bappenda Papua Barat akan kami sampaikan supaya memberikan operasional lebih besar untuk pelayanan di Kantor samsat-samsat ini,” pungkasnya.
KENN
