Koreri.com, Jayapura – Menteri Koordanator Politk, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) telah memerintahkan Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasi untuk segera menyelesaikan beberapa venue PON XX bermasalah dan dipalang masayarakat adat pemilik hak ulayat.
Karena tersisa kurang lebih 1 bulan waktu pelaksanaan PON XX tahun 2021, beberapa venue PON XX di Kota dan Kabupaten Jayapura belum diselesaikan Pemerintah daerah setempat.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, mengatakan dari hasil peninjauan ke beberapa venue PON XX bermasalah di Kota dan Kabupaten Jayapura ditemukan adanya kurang komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
“Jadi, setelah kami turun ke lokasi venue, lebih pada miskomunikasi dari pemerintah belum intens langsung berkomunikasi dengan masyarakat sehingga membuat aksi masyarakat adat palang venue PON XX,” kata Kapolda Mathius Fakhiri kepada wartawan disela – sela peninjauan, Senin (16/8/2021).
Dikatakan, setelah terbangun satu pemahaman yang sama maka masyarakat pemilik hak ulayat ingin untuk tetap terlaksana dan melaksanakan PON XX sukses di tanah Papua, karena PON XX merupakan kebanggaan dan harga diri masyarakat Papua.
“Tentunya saya Kapolda, Pangdam/Cenderawasih, Ketua Harian PB PON XX, Walikota serta Bupati Jayapura berterima kasih. Mudah – mudahan apa yang disampaikan masyarakat ini kita cepat berkolaborasi untuk kita menyiapkan di sisa satu bulan ini untuk siapkan penyelenggaraan PON,” ujarnya.
“Kita tahu bahwa di bulan september itu sudah mulai atlit dan ofisial yang datang untuk pertandingan awal pada tanggal 23 september 2021 sudah mulai pertandinga, kami harap ini semua berjalan aman, nanti kami laporkan ke Menko Polhukam,” sambung Kapolda.
Dijelaskan, dalam pertemuan dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat yan dibangun venue PON XX sudah ada titik temu mudah – mudahan segera diselesaikan Bupati dan Walikota agar pemalangan venue dibuka kembali.
“Jadi, kita sudah sepakat untuk uang permisi buka palang venue itu nanti Bupati dan Walikota yang urus dengan pemilik hak ulayat dan mereka bersedia buka palang,” katanya.
“Nanti dalam hal pembayaran tempat ini, kita minta jangan dilakukan sembunyi-sembunyi namun nanti harus disaksikan langsung oleh Kepolisian, TNI dan pihak Pemprov Papua,” sambung Kapolda.
Kapolda juga mengatakan jika masih ada pemalangan venue maka harus diselesaikan dengan kedepankan pendekatan budaya dan kami sudah ingatkan kepada masyarakat untuk tidak melanggar hukum lain.
“Pemalangan ini sudah melanggar hukum lain, tapi sudah ada perintah untuk kami kedepankan pendekatan budaya dan pasti kami kedepan perintah pimpinan, kita tidak mau gara – gara penegakkan hukum nanti ada persoalan lain sehingga kita kedepankan pendekatan budaya,” pungkas Kapolda.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasi, Mayjen TNI. Ignatius Yogo Triono, mengatakan pada intinya seperti yang disampaikan Kapolda bahwa PON XX merupakan satu kebanggan bagi masyarakat Papua.
“Kalau kita dengar sendiri mulai dari venue selam, stadion mandala sampai di Gor Toware dan venue hocky serta cricket ini masyarakat bilang mereka antusias menyambut PON,” kata Pangdam saat mendampingi Kapolda tinjau venue bermasalah.
Kalau pun ada masalah, pihaknya sudah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan sudah ada solusinya sehingga intinya kedepan tidak ada lagi masalah pemalangan dan sebagainya karena sudah ada solusi sehingga PON bisa berjalan dengan baik, sukses dan aman.
“Diharapkan semua venue tadi laporan dari pak Bupati bahwa semua sudah selesai tidak ada masalah lagi, kemarin dalam rapat bersama Menko Polhukam ada sekitar 10 masalah pemalangan sudah selesai semua,” ujar pangdam.
“Pendekatan yang kita laksanakan adalah pendekatan kultur dengan musyarawah bersama masyarakat adat pemilik hak ulayat untuk mencari solusi. Kita yakin PON XX bisa laksanakan dengan baik dan sukses dan aman,” sambungnya.
Turut hadir dalam pelaksanaan peninjauan yakni, Ketua Harian PB PON Dr. Yunus Wonda, Danlantamal X Jayapura Brigjen Tni (Mar) Feryanto Pardamean Marpaung, Ketua Bidang I PB PON Yusuf Yambe Yabdi, Para PJU Polda Papua, Walikota Jayapura, DR. Benhur Tommi Mano, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Gustav R. Urbinas, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus Williamson Agusthinus Maclarimboen.
VER
