Koreri.com, Manokwari– Dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 ditandatangani eksekutif dan legislatif.
Penandatanganan nota kesepakatan dokumen kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara berlangsung dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang dipimpin Ketua dewan Orgenes Wonggor,S.IP didampingi para wakil dan dihadiri langsung Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan,M.Si di ruang Sogun, Hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (17/11/2021).
Dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan eksekutif dan legislatif itu disepakati KUA/PPAS APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 senilai Rp 6.581.760.789. atau Rp 6,6 Trilyun.
Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat Drs Enos Aronggear mengaku bahwa KUA/PPAS APBD Provinsi tahun 2022 mengalami penurunan yaitu Rp 6.581.760.789 dibanding tahun anggaran sebelumnya.
“Anggaran Tahun 2022 menurun karena anggaran otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) sudah diserahkan ke Kabupaten/Kota,” ucap Enos Aronggear.
Sementara Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan, setelah menerima dokumen KUA/PPAS APBD 2022, Sekwan siap memfasilitasi pertemuan Badan Musyawarah untuk membahas jadwal pembahasan supaya proses hearing berjalan.
“Banmus besok siapkan jadwal tahapan pembahasan mulai pembukaan sidang paripurna, hearing sampai dengan penetapan APBD Papua Barat tahun anggaran 2022 supaya proses tahapan berjalan dengan baik,” jelas Wonggor.
Ketua DPR Papua Barat tidak mau persoalan APBD Perubahan tahun 2021 terulang lagi sehingga pembahasan APBD tahun 2022 diperketat sampai tanggal 30 November 2021 sudah ketuk palu, menetapkan APBD induk Papua Barat.
Wonggor minta kepada Gubernur untuk memerintahkan pimpinan OPD untuk wajib mengikuti hearing bersama mintranya di Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) supaya program yang diinput bermanfaat bagi masyarakat terutama OAP.
Meski pun waktu yang sangat mepet namun DPR Papua Barat akan gunakan semaksimal mungkin sehingga tahapan pembahasan KUA/PPAS sampai penetapan APBD Induk tahun anggaran 2022 berjalan baik.
KENN
