Koreri.com, Biak – Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Papua menggelar Orientasi bagi Fasilitator Kabupaten Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Biak Numfor.
Giat BKKBN ini didampingi DP3AKB Biak Numfor bertempat di di aula Hotel Intsia, Senin (29/11/2021).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Simon Rumaropen dengan membacakan sambutan Bupati Herry Ario Naap, S.Si., M.Pd.
Pada sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini tentunya merupakan bagian yang terpenting dari kepedulian terhadap stunting di Kabupaten Biak Numfor yang tentunya sampai ke tingkat kampung.
“Kita berharap tentunya dengan kegiatan ini dapat memperluas pemahaman ide-ide alternatif baru sebagai solusi yang dapat diaplikasikan dalam penanganan stunting di kabupaten Biak Numfor,” harapnya.
Sementara itu Humas BKKBN Provinsi Papua Ahmat Sole, SH (Koordinator Bidang ADPIN perwakilan BKKBN Provinsi Papua) menjelaskan, kegiatan yang dilakukan saat ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 tentang penurunan prevalensi stunting dimana dalam peraturan tersebut BKKBN ditunjuk Presiden sebagai koordinator.
Namun peraturan ini bukan berarti BKKBN bekerja sendiri tetapi bermitra dengan instansi terkait dimana semua pihak terlibat di dalam dan BKKBN sebagai koordinatornya.
“jadi ke depan akan dibentuk Satgas Penurunan Stunting di kabupaten/kota yang diketuai oleh Wakil Bupati. Kalau di provinsi diketuai oleh Wakil gubernur sementara di pusat diketuai oleh Wakil Presiden. Ini berjalan sampai dengan distrik dan kampung. Nanti ada petunjuk teknis untuk pelaksanaannya,” ungkapnya
Dengan demikian, pembentukan panitia atau fasilitator dari kabupaten/kota ini untuk menyampaikan hasil ke distrik dan kampung.
“Dan tahun 2022 kita masuk dengan intervensi lebih lanjut dari hasilnya dan akan disampaikan peserta pelatihan untuk menyampaikan hal ini ke distrik dan kampung,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DP3AKB Lourens Pattipeylohi mengatakan, atas nama Pemerintah Biak Numfor, pihaknya sangat berterima kasih karena dengan kegiatan ini dapat menurunkan atau mencegah stunting yang ada.
“Memang ini merupakan suatu program yang sedang dijalankan dalam BKKBN sebagai coordinator, berarti semua instansi harus di dalam dan kegiatan harus berjalan bergandeng tangan, BKKBN atau DP3AKB tidak mungkin jalan sendiri. Ada instansi atau lintas sektoral yang kita harus sama-sama dan ke depan kita akan jalan sama-sama supaya apa yang di harapkan bersama oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dapat terwujud yaitu pencegahan atau penurunan stunsing tersebut,” harapnya.
DP3AKB, tekan Lourens, pada prinsipnya berbicara tentang stunting bukan berarti satu faktor atau variabel saja yang menentukan tetapi ada beberapa variabel atau faktor yang menentukan terjadinya stunting, dari bidang kesehatan sanitasi lingkungan maupun dalam keluarga itu sendiri.
“Kami imbau supaya kalau memang program stunting turun, baik dari provinsi, daerah sampai ke kampung-kampung masyarakat juga harus mendukung supaya apa yang di harapkan yakni menjadi generasi penerus yang berguna untuk bangsa dan negara ini,” tandasnya
HDK
