Koreri.com, Jayapura – Desakan dilakukannnya pemeriksaan penggunaan anggaran oleh berbagai kalangan kini secara masif bermunculan pasca gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 yang baru saja usai.
Dana habis hingga kemudian menyisakan tunggakan yang tak sedikit langsung menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak.
Ujung-ujungnya, lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta turun tangan memeriksa penggunaan anggaran yang dikelola PB PON XX Papua tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan salah satu tokoh Papua yang kritis, George Awie.
Dia berpendapat bahwa penggunaan dana PON XX Papua termasuk juga Otonomi Khusus (Otsus) harus diaudit agar jelas penyerapan dan peruntukkannya.
Bahkan sangat perlu KPK tegakkan aturan jika ditemukan penyelewengan.
“KPK harus segera audit dana PON dan Otsus. Diaudit dan disertai dengan penegakan hukum, ini juga harus menjadi atensi Kapolda dan Kejaksaan Tinggi Papua,” kata Awie, di Jayapura, Kamis (2/12/2021).
Ia menyayangkan adanya aksi protes, yang seolah-olah menjatuhkan marwah Papua sebagai salah satu provinsi penerima dana Otsus, apalagi dipercayakan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah event olah raga empat tahunan itu, sehingga sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian semua pihak.
“Ini kenapa tidak diaudit? Inikan hubungan dengan negara. Dana Otsus dan PON, ini harusnya diaudit supaya transparan dan masyarakat bisa tahu betul-betul dana yang digunakan atau dianggarkan tepat sasaran, tidak boleh dibiarkan sehingga timbul asumsi atau opini macam-macam di masyarakat dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus,” tegasnya.
Ketua LMA Port Numbay itu meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang diberikan kapasitas untuk mengelola dana PON dan Otsus, dan tidak membiarkan masyarakat mencari solusinya sendiri dan terjadi kegaduhan lagi.
“Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” pintanya.
Gubernur sebagai ketua umum dan penanggungjawab PON, harus bisa menegur PB PON XX selaku pihak yang paling bertanggung jawab agar bisa segera dibayarkan apa yang menjadi hak relawan.
“Jangan biarkan terkatung-katung, jangan umbar janji,” tegasnya.
SEO
