Koreri.com, Timika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program kerja yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kepentingan birokrasi.
Menurut Bupati, seluruh proses perencanaan pembangunan harus berangkat dari aspirasi masyarakat di tingkat bawah.
Hal ini penting agar program yang disusun tidak melenceng dari kebutuhan riil warga dan sesuai visi misi pembangunan dari kampung ke kota.
Penegasan tersebut selalu disampaikan dalam berbagai forum perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga nantinya berlanjut ke tingkat provinsi dan nasional.
“Perencanaan ini harus berasal dari usulan masyarakat. Karena itulah yang benar-benar mereka butuhkan,” ujar Bupati Rettob dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Senin (27/4/2026).
Ia menekankan, OPD perlu lebih jeli dalam menyaring dan menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi program kerja yang konkret, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar program yang disusun tidak hanya didasarkan pada keinginan internal pemerintah atau sekadar mengikuti tren modernisasi tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Yang harus kita lihat dan penuhi adalah kebutuhan masyarakat. Kita buat program-program yang pro-rakyat, bukan hanya yang kita mau,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga membuka ruang bagi inovasi dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat tetap dapat dipadukan dengan gagasan modern, selama tidak mengabaikan kepentingan publik.
“Kalau ada ide yang lebih modern, silakan dikombinasikan. Tapi tetap harus berangkat dari kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu menghadirkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
EHO
