Koreri.com, Manokwari – Untuk mendukung proses administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kedewanan maka perlu gedung kesekretariatan memadai serta ruang kerja para wakil rakyat yang representatif agar memberikan hasil yang maksimal pula, Pasalnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat sejak terbentuk hingga saat ini belum memiliki gedung yang parmanen.
Dalam pandangan umum dan juga pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Papua Barat terhadap nota keuangan rancangan APBD T.A 2022 yang disampaikan Gubernur Papua Barat mereka meminta agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan gedung kantor yang representatif sehingga kegiatan kedewanan tidak lagi sewa gedung atau hotel di Kabupaten Manokwari.
“Mengingatkan kembali kepada pemerintah provinsi Papua Barat untuk segera mengalokasikan anggaran bagi pembangunan gedung DPRD dan sekretariatan dalam rangka mendukung tugas-tugas kedewanan,” tegas juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat Agustinus Kambuaya saat membacakan pendapat akhir fraksi dalan rapat paripurna keempat masa sidang III tahun 2021 di Ballroom Aston Niu Manokwari belum lama ini.
Dikatakannya bahwa Gubernur Papua Barat harus merespon permintaan ini karena semuannya untuk kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah, karena itu kalau bisa realisasinya dilaksanakan dalam tahun 2022.
Diharapkan pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat yang representative dilaksanakan sebelum berakhir masa pemerintahan Drs Dominggus Mandacan,M.Si – Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si.
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan,M.Si saat dikonfirmasi melalui sekretaris daerah (Sekda) Drs Nataniel D. Mandacan,M.Si mengatakan, pembangunan gedung baru semua tergantung dari pimpinan dan anggota DPR Papua Barat sendiri.
Karena DPR Papua Barat secara kelembagaaan akan menetapkan anggaran pembangunan di provinsi ini sehingga penentuan bukan berada pada pihak eksekutif tetapi legislatif.
“Meski berteriak tetapi harus berproses dulu melalui penetapan pemerintah daerah boleh mengusulkan anggaran pembangunan daerah tetapi kalau legislatif sendiri tidak mengetapkan bahkan mungkin menggeser anggaran tersebut maka percuma saja,” jelas Sekda saat ditemui awak media usai mengikuti rapat paripurna di Swissbell-hotel Manokwari akhir November lalu.
Diakui Sekda Nataniel Mandacan bahwa aspirasi DPR Papua Barat ini telah diusulkan dalam APBD tahun 2022, pemerintah provinsi juga siapkan lokasi seluas dua hektar tetapi mempersilahkan Sekwan cari sendiri.
Sekretaris DPR Papua Barat Frengky Kallex Muguri,S.H.,M.A.P kepada wartawan mengatakan, pihaknya telah mendapat lokasi pembangunan kantor wakil rakyat seluar 3 hentar tepatnya di Arfai Gunung, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.
Namun Sekwan Muguri menegaskan bahwa luas lokasi itu masih kurang sehingga perlu penambahan sekira 2 hektar sehingga dapat digunakan untuk pembangunan rumah dinas unsur pimpinan.
“Terkait dengan lahan pembangunan kantor DPR Papua Barat maka saya dengan pemilik hak ulayat sudah tinjau lokasi, kemudian ibu Albertina Mansim sudah mengajukan persetujuan dengan kesepakatan harga seluas 3 hektar,” jelas Sekwan Frengky Kallex Muguri.
Anggaran untuk pematangan lahan kata Sekwan akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 dan sudah diploting melalui dinas lingkungan hidup Provinsi Papua Barat.
Lahan tersebut juga akan ditinjau lagi oleh kepala dinas lingkungan hidup (DLH) Provinsi Papua Barat untuk memastikan tempat itu, agar ketika pembangunan mulai berjalan tidak ada hambatan terkait dengan Amdal dan lainnya.
Kepala dinas lingkungan hidup Provinsi Papua Barat Abdul Latif Suari membenarkan dalam waktu dekat akan turun lapangan melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat yang berlokasi di Arfai Gunung, Manokwari.
“Iya ade, jadi sudah ada petunjuk dari Bapak Gubernur untuk kami dinas teknis melakukan pemeriksaan lokasi pembangunan gedung kantor DPR Papua Barat, karena memang segera dibangun sebab sangat dibutuhkan gedung rakyat,” ujarnya.
Pemeriksaan lokasi mencakup sejumlah hal yang berkaitan sehingga perlu dilakukan survey terlebih dahulu agar kedepan tidak menimbulkan persoalan lagi di kemudian hari, sebab hal-hal seperti begini sering terjadi.
Pemerintah provinsi merespon cepat permintaan para wakil rakyat ini supaya bekerja dengan baik dalam mengawal pembangunan berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
“Supaya Bapak ibu pimpinan dan anggota Dewan ini dapat bekerja secara baik, maksimal mengawal pembangunan bersama pemerintah daerah kedepan,” pungkasnya.
KENN
