Koreri.com, Manokwari– Tarik menarik soal penandatanganan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) APBD induk tahun 2024 mulai mendapat titik terang.
Titik terang itu setelah pimpinan DPR Papua Barat bertemu dengan Penjabat Gubernur Ali Baham Temongmere di Swiss-belhotel Manokwari, Selasa (21/11/2023).
Pertemuan antara Pimpinan Eksekutif dan Legislatif Provinsi Papua Barat yang berlangsung singkat menghasilkan kesepakatan soal penetapan dokumen KUA/PPAS APBD tahun anggaran 2024.
Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere,M.TP saat dikonfirmasi koreri.com membenarkan sedikit terjadi tarik menarik terkait dengan dokumen KUA/PPAS induk 2024 itu sehingga agenda pembahasan rancangan APBD induk tahun 2024 belum bisa dibuka.
Namun, setelah dalam pertemuan singkat itu Pj Gubernur mengaku sudah ada kesepahaman bersama dengan pimpinan DPR Papua Barat dan pimpinan Badan Anggaran.
“Oiya, kita bicara mengenai kesiapan pembahasan dan penandatanganan KUA/PPAS induk tahun 2024 untuk persiapan pembahasan RAPBD tahun 2024 , kami sudah ada kesepaham bersama dengan pimpinan dewan,”kata Ali Baham Temongmere.
Sekda definitif Provinsi Papua Barat ini mengakatakan, pihaknya sudah ada kesepakatan bersama terkait dengan waktu pembahasan RAPBD.
“Waktu penetapan KUA/PPAS dan RAPBD induk 2024 setelah kunjungan Presiden di Fakfak dan Teluk Bintuni,” ujarnya.
Pernyataan Pj Gubernur soal waktu penetapan dokumen KUA/PPAS induk 2024 berbeda dengan Ketua DPR Papua Barat.
Saat dikonfirmasi media ini, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP menegaskan bahwa belum ada kesepakatan soal waktu penetapan KUA/PPAS dan pembahasan RAPBD induk 2024.
“Belum ya, jadi tahapan itu yang harus kita kembali bicara dengan Pak Pj Gubernur lagi soal waktu pembahasan dan penetapan dokumen APBD induk 2024,” tegas Wonggor saat ditemui koreri.com di Manokwari, Selasa pagi.
Politisi Golkar menegaskan, batas penetapan RAPBD induk 2024 pada akhir bulan November 2023 sehingga pihak DPR Papua Barat tidak mau dikenakan teguran dari Kemendagri.
“Agenda Pak Pj Gubernur dengan waktu pembahasan DPR belum klop sehingga kita harus kejar supaya sebelum tanggal 30 November 2023 sudah ketuk palu,” tandasnya.
KENN
