Koreri.com, Timika – Dialog strategis bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard dengan para Gubernur serta Bupati dan Wali kota se-Tanah Papua berlangsung di Ballroom Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026).
Di kesempatan itu, Gubernur Meki Nawipa selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua melaporkan sejumlah terobosan yang telah dilakukan pihaknya.
Salah satu terobosan krusial lahirnya 12 Poin Kesepakatan Timika yang ditandatangani oleh 6 Gubernur se-Tanah Papua pada 11 Mei 2026 lalu di Timika serta telah disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Adapun 12 poin utama kesepakatan Timika tersebut antara lain :
Pertama, Asosiasi Gubernur berkomitmen penuh mendukung penuh Astacita Presiden;
Kedua, Asosiasi Gubernur mendorong tetap dilanjutkannya program strategis nasional berupa percepatan penuntasan jalan Trans Papua, BBM satu harga, KEK Sorong, Destinasi Pariwisata Raja Ampat, Kawasan Industri Bintuni dan Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Nabire, Biak, Timika, Merauke, Kawasan Industri Timika, Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan untuk mendukung Astacita ketahanan pangan dan energi-nya Bapak Presiden.
Ketiga, Asosiasi Gubernur mendorong percepatan pembangunan infrastuktur kawasan di pusat pemerintahan provinsi di 4 Daerah Otonom Baru
Keempat, Asosiasi Gubernur mendorong pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim task force di setiap provinsi untuk memperkuat tata kelola dana otsus serta Revisi Undang-undang Otsus Papua;
Kelima, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta implementasi pelaksanaan RIPPP dan RAPPP;
Keenam, Asosiasi Gubernur berkomitmen mengawal peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana arahan dan janji Bapak Presiden di Istana pada 16 Desember 2025, sudah terwujud;
Ketujuh, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua sebagai Provinsi Olahraga yang memiliki payung hukum berupa Inpres maupun Perpres;
Kedelapan, Asosiasi Gubernur berkomitmen memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala daerah Provinsi melalui pembentukan legalitas badan hukum dan sekretariat asosiasi di setiap provinsi yang dipimpin oleh Sekda di masingmasing provinsi sebagai wadah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan;
Kesembilan, Asosiasi Gubernur berkomitmen membangun kolaborasi dengan Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, Komite Eksekutif Papua dalam percepatan pembangunan Papua;
Kesepuluh, Asosiasi Gubernur berkomitmen untuk fokus pada program unggulan berupa pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan nonOAP, Sekolah Sepanjang Hari, Beasiswa Pendidikan bagi OAP, Jaminan Kesehatan OAP dan perlindungan sosial bagi OAP rentan;
Kesebelas, Asosiasi Gubernur berkomitmen bahwa kekayaan alam di Tanah Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, namun menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua secara adil dengan filosofi satu untuk enam, enam untuk satu;
Kedua belas, Asosiasi Gubernur berkomitmen melakukan pertemuan rutin paling sedikit satu kali dalam setahun, untuk merumuskan kebijakan strategis kepada Presiden dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Maka melalui forum dialog ini, kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat, karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor pembangunan, antara lain pemerintah pusat, kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Rakyat Papua, DPRP/DPRK, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, masyarakat sipil, pelaku usaha nasional maupun swasta, BUMN, mitra pembangunan, dan komunitas internasional,” tekannya.
Karena tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko akan berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu menjawab akar persoalan mendasar di Papua secara komprehensif.
Saat ini lanjut Gubernur Nawipa, Papua memiliki arti strategis guna mewujudkan sasaran Indonesia Emas 2045. Kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di wilayah yang sudah maju, tetapi juga dari keberhasilan negara mengurangi ketimpangan pembangunan di Papua, memperluas akses layanan dasar dan konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan negara secara adil dan setara.
Oleh karena itu, percepatan pembangunan Papua menjadi bagian penting dari agenda pemerataan nasional dan konsolidasi pembangunan di Wilayah Timur Indonesia.
“Besar harapan kami, bahwa dialog ini tidak hanya berupa seremonial semata, tapi bisa menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berawal dari terbitnya matahari dari Timur, yaitu pemerataan pembangunan Nasional yang dimulai dari Timur Indonesia yaitu Tanah Papua,” pungkasnya.
HMS
