Koreri.com, Jakarta – Solidaritas Mahasiswa dan pelajar Papua melakukan aksi unjukrasa di depan gedung KPK, Kuningan Jakarta memperingati hari antikorupsi sedunia, Kamis (9/12/2021)
Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang bukan hanya dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi tapi bisa merusak sebuah bangsa.
Koordinator lapangan, Abdul Ghoni Wario, mengatakan pihaknya sengaja datang ke KPK untuk menyampaikan langsung aspirasi masyarakat untuk mengawal kasus-kasus Korupsi yang terjadi di Papua.
“Hari ini Kami sampaikan tuntutan kepada pihak KPK untuk benar-benar mengawal kasus – kasus korupsi di Papua. Sehingga tidak timbul konflik masyarakat karena dengan masalah seperti ini banyak menimbulkan sejumlah konflik,” kata Abdul Ghoni Wario di depan gedung KPK Jakarta.
Ia juga mengultimatum KPK agar serius atas kasus di Papua dan tidak malah membuat seolah skenario hingga para “pencuri” uang rakyat di Papua masih bebas melakukan aksinya.
“Kami berharap kepada KPK untuk segera menuntaskan masalah ini, dan kami beri estimasi sampai Januari tahun depan agar apa yang kami sampaikan ini bisa terjawab dan terealisasi tapi apa bila sampai batas waktu tidak ada jawaban maka kami akan kembali datangi Gedung KPK lagi demi meminta pertanggung jawaban atas apa yang kami sampaikan hari ini,” tegasnya.
Senada ditegaskan koodinator aksi bahwa KPK harus ungkap semua kasus dugaan korupsi yang terjadi di Papua, karena rakyat Papua tak ingin pemimpin yang suka korupsi.
“Kami mahasiswa dan pelajar Papua berjumlah 50 orang bersuara ribuan kilometer jauhnya sampai di gedung KPK untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa kami di ujung timur Indonesia masih terjajah oleh oligarki dan menjadi tumbal pejabat korup,” kata Yusman Nortoggo salaku koordinator aksi di depan Kantor KPK.
Dikatakan, alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 42,47 Triliun yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun ternyata, semua malah dimanfaatkan elite Papua.
“Jadi hanya sebuah periuk makan bagi elit – elit tuan pejabat, nyatanya kami masih menjalani hidup jauh dari kata cukup, masih banyak keluarga kami yang kelaparan, tidak bisa sekolah, dan tidak memiliki taraf hidup yang layak, sedangkan segelintir pejabat bergelimang harta diatas tulang belulang rakyat yang kelaparan,” ujarnya.
Massa aksi juga mendesak KPK segera proses temuan kasus dana PON XX yang hingga saat ini belum hak 8000-an relawan.
“Alhamdulilah tadi kami sempat masuk dan menyampaikan kedatangan kami kali ini dan alhamdulilah pihak KPK telah menanggapi dan untuk prosesnya kami serahkan ke pihak KPK karena sudah tupoksi mereka menjawab atas pertanyaan kami,” katanya
Sebagai mahasiswa adalah tugas kami mengawal anak bangsa agar bisa damai dan korupsi adalah menjadi musuh bersama, pemerintah pusat sudah sukses menggelar PON di sana dan dana hampir 43 T itu sudah di gelontorkan namun realisasinya belum kami rasakan.
“Itu adalah bentuk solidaritas sebagai anak bangsa dan anak negeri tidak mau seperti itu KPK harus usut tuntas kasus-kasus korupsi di Tanah Papua,” jelasnya.
Bukan hanya PON saja tapi masih ada 10 kasus di Papua sana, kami sudah gerah dengan sikap ugal-ugalan praktik korupsi.
“Menkopolhukam sudah berbulan bulan yang lalu meminta KPK untuk mengusut 10 kasus mega korupsi di Papua, nyatanya tidak ada satupun kasus yang terungkap,” tegasnya.
RED
