Koreri.com,Manokwari– Kabupaten Teluk Bintuni kembali meraih opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Papua Barat melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) anaudited tahun 2021.
Dimana pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LKPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir terdiri atas neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan akhir atas laporan keuangan.
Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M,T dalam acara penyampaian LKPD tahun anggaran 2021 bersama Pemda Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana mengatakan bahwa 2021 merupakan tahun ketujuh bagi seluruh pemerintah daerah seluruh indonesia menerapkan sistim akuntansi berbasis akrual.
Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah dapat komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan, perubahan kekayaan, hasil operasi realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.
Namun disadari Kata Kasihiw bahwa kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini belum sempurna dan masih membutuhkan arahan serta bimbingan dari BPK RI Perwakilan Papua Barat sehingga kualitas pengelolaan lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang lebih baik.
“Sebagaimana kita pahami bersama opini BPK atas LKPD merupakan cerminan dan indicator penilaian akuntabilitas pemerintah daerah, juga akan menciptakan reputasi yang dapat menaikan atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap Bupati Teluk Bintuni di kantor BPR RI Perwakilan Papua Barat, Rabu (23/3/2022).
Lebih lanjut dikatakan Bupati Kasihiw bahwa opini WTP bukan tolak ukur kesejahteraan namun masih menuju ke kesejahteraan itu, tetapi paling tidak menjadi cerminan pengelolaan keuangan daerah sudah pada jalur yang benar.
Sementara itu Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Muhammad Abidin mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah menyiapkan infrastruktur akuntansi berbasis akrual.
KENN
