Koreri.com, Manokwari– Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakya Provinsi Papua Barat untuk membahas dokumen laporan keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2021 sudah mulai berjalan.
Sejumlah rapat sudah dilakukan panitia kerja yang beranggotakan 21 wakil rakyat terdiri 7 fraksi di DPR Papua Barat dipimpin Dominggus Urbon, Max Hehanusa dan Matius Menteng.
Ketua Panitia Kerja LKPJ Dominggus Urbon menjelaskan bahwa untuk membedah laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur maka pihaknya akan melibatkan tenaga ahli di bidang sektor ekonomi, selain itu ada tenaga ahli bidang infrastruktur dari internal panitia kerja LKPJ.
“Kita akan melibatkan tim ahli terdiri dari tenaga ahli bidang ekonomi dan dari internal Panja sendiri, supaya kita bedah bersama LKPJ,” jelas Dominggus Urbon dalam keterangan persnya saat ditemui awak media di Aston Niu Manokwari, Rabu (13/4/2022) sore.
Urbon menjelaskan bahwa Panja akan melakukan verifikasi tentang hasil yang sudah dicapai pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat seperti tertuang dalam LKPJ tahun anggaran 2021.
Selanjutnya tim panja akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat fakta lapangan sesuai laporan keterangan pertanggung jawaban seperti yang disampaikan Gubernur Papua Barat dalam rapat paripurna, Senin (11/4/2022) lalu.
Selain itu, tim Panja akan melakukan hearing dengan OPD teknis yaitu PUPR, Perhubungan, Perekonomian dan Perdagangan.
“Mengingat juga skorsing rapat paripurna DPR Papua Barat dengan agenda pengusulan pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 12 April 2022 itu karena menunggu hasil kerja Panja LKPJ sehingga kita juga berusaha supaya akhir bulan April 2022 sudah selesai dan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
KENN
