Koreri.com, Manokwari – Persoalan yang dialami Pemerintah Daerah Papua Barat akhir-akhir ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) setempat arus bergerak cepat melakukan pengawasan khusus.
Pengawasan khusus DPR Papua Barat berkaitan dengan dua hal urgen yang terjadi di eksekutif dan kini menjadi sorotan lantaran kinerja mitra kerja yang tidak maksimal.
Menyikapi persoalan ini Legislator muda Papua Barat H. Asri, S.T mendorong pimpinan DPR PB untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Insfranstruktur.
Pembentukan pansus dimaksud untuk menginventarisir seluruh aset milik provinsi di 7 Kabupaten saat ini yang sudah dibangun tetapi belum difungsikan atau dimaksimalkan sehingga kelihatan sebagai bangunan mangkrak padahal sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu.
Selain itu, menginventarisir aset daerah yang dibangun dan masih berada wilayah pemerintahan DOB Provinsi Papua Barat Daya.
“Kalau memang aset tersebut membebani keuangan Provinsi Papua Barat lebih bagus kita hibahkan ke Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Kemudian pansus berkaitan dengan temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI Perwakilan Papua Barat terhadap laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
“Kami mengusulkan kepada pimpinan Dewan untuk membentuk pansus infrastruktur yang bertujuan untuk menginventaris aset provinsi di daerah kemudian Pansus LHP terhadap LKPD tahun 2024 lalu untuk diinvestigasi kenapa banyak temuan terjadi,” tegas H. Asri di Manokwari, Minggu (13/4/2025).
Anggota Komisi IV DPR Papua Barat itu menegaskan bahwa perlu dibentuk pansus untuk mengawal dua hal ini agar diselesaikan segera sehingga dapat terungkap kendala yang dialami.
Dia menyebutkan, usulan pembentukan pansus melalui pimpinan DPR PB jangan dinilai oleh pihak eksekutif sebagai sesuatu hal yang negatif atau sengaja mencari titik lemah dari pemerintahan saat ini.
“Ini merupakan bentuk dari tugas kami sebagai Anggota DPR di dalam melakukan fungsi pengawasan, demi memastikan efesiensi dan efektifitas pembangunan di Provinsi Papua Barat,” sahutnya.
Lanjut Asri, bahwa regulasi sudah mengatur bahwa antara legislatif dan eksekutif dalam hal ini Gubernur adalah mitra sejajar yang dipilih oleh rakyat sehingga sama-sama bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap, pimpinan DPR PB segera menindaklanjuti dengan membentuk pansus infrastruktur agar tim bekerja ke derah yang dituju.
“Pimpinan Dewan diharapkan untuk segera mengambil langkah,” desaknya.
Politisi Partai Persatuan Pembangun itu juga mengingatkan OPD terkait untuk menyerahkan data infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Barat supaya menjadi acuan pansus saat turun lapang nanti.
KENN
