Koreri.com, Ambon – Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala, menegaskan seluruh masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di provinsi tersebut.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku bersama 18 mitra kerja, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Maluku, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta sejumlah pemangku kepentingan sektor investasi di Ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat tersebut, berbagai saran dan kritik terhadap substansi Ranperda dibahas secara mendalam. Abdullah menegaskan seluruh masukan yang relevan akan diakomodasi untuk menyempurnakan regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Semua masukan ini bisa kita tangkap dan disesuaikan dalam rancangan perda. Setelah ini kita akan menjadwalkan rapat lanjutan berdasarkan berbagai masukan yang telah disampaikan,” ujarnya.
Menurut Abdullah, Pansus DPRD Maluku juga akan memperluas partisipasi publik dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi serta organisasi kemahasiswaan agar pembahasan Ranperda semakin komprehensif dan mewakili berbagai perspektif.
“Nanti kita juga akan mengagendakan pertemuan dengan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan di Maluku untuk mendapatkan pandangan dan masukan yang lebih luas,” katanya.
Abdullah menambahkan, pembahasan Ranperda tidak berhenti pada forum rapat resmi. DPRD Maluku tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk menerima berbagai saran, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.
“Kami berharap pertemuan ini bukan yang terakhir. Jangan batasi masukan hanya dalam forum ini. Di tempat lain, di waktu yang berbeda, melalui telepon maupun WhatsApp, kami tetap membuka diri untuk menerima saran dan masukan,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam melahirkan regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, kompetitif, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.
“Harapan kita bersama adalah bagaimana investasi di Maluku semakin berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
JFL
