Koreri.com, Jayapura – Kabupaten Mimika dan Nabire saling rebut ibukota Provinsi Papua Tengah yang akan disahkan Rancangan Undang-Undang pembentukan tiga Provinsi Papua di Papua pada tanggal 30 Juni 2022.
Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengatakan RUU pemekaran tiga Provinsi baru di Papua segera disahkan namun hingga saat ini masih terjadi masalah tarik menarik untuk ibukota Provinsi Papua Tengah antara Timika atau Nabire.
Dikatakan, masalah ibukota Provinsi Papua Tengah dikembalikan kepada seluruh Bupati se-Wilayah Meepago untuk bermufakat bersama masyarakat menentukan Timika atau Nabire yang jadi ibukota provinsi baru.
“Tadi saya sudah minta habis ini kita harus menyelesaikannya. Mungkin kita mengumpulkan dan mendorong supaya terjadi musyawarah mufakat diantara mereka dan jangan terbelah. Jadi kalau misalnya delapan bupati yang tentunya mewakili masyarakatnya masing-masing itu bisa berunding dulu mencari kesepakatan dan ini sangat baik sekali,” kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan usai rapat panja komisi II DPR RI di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022).
Dijelaskan, delapan Kabupaten yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah, diantaranya Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Mimika, Puncak dan Puncak Jaya.
Ditegaskan, tidak ada proses voting dalam penentuan ibukota Provinsi Papua Tengah karena ini demokrasi sehingga diserahkan kembali kepada para Bupati untuk bermufakat mencari kesepakatan.
“Nggak. Kita serahkan dulu kepada mereka. Kalau kami di DPR RI itu sebetulnya hampir tidak ada masalah. Artinya tidak ada perbedaan secara mencolok yang ada di anggota Panja maupun di fraksi – fraksi,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat panja Komisi II DPR RI bersama Bupati/Walikota serta forkopimda Papua terdapat dua masalah diantara soal ibukota Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Eltinus Omaleng, menyampaikan terima kasih atas RUU 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua yang kini dibahas Komisi II DPR RI ini.
“Kami terima kasih banyak kepada Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri yang berusaha menetapkan 3 RUU Provinsi baru di Papua dan telah ditetapkan ibu kotanya di Mimika untuk Provinsi Papua Tengah, gak usah bicara banyak dulu,” kata Eltinus Omaleng.
Eltinus Omaleng mengaku tidak mengetahui keberadaan para bupati di Meepago tersebut, kemudian muncul untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah. “Mestinya mereka tampil di depan. Terima DOB dan terima Otsus, nah itu baru laki-laki,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Eltinus Omaleng, sudah ada penandatangan persetujuan ibu kota Provinsi Papua Tengah ada di Timika, Kabupaten Mimika. “Sudah setuju, tujuh kabupaten sudah tandatangan dan dokumennya lengkap di kita. Itu sudah harga mati, ibu kota provinsi di Timika,” tegasnya.
Eltinus Omaleng menilai jika ibu kota provinsi di Nabire, tidak tepat, lantaran Nabire merupakan daerah rawan gempa, tentu bisa merugikan dari sisi pembangunan.
“Kemarin saja, gempa dua kali di Nabire. Itu adalah bukti bahwa tidak boleh ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Alam sudah tahu, tidak boleh di Nabire sana, itu aset negara akan rugi disitu,” tandasnya.
Apalagi, ujar Eltinus Omaleng, pemekaran pada tahun 2003 sudah mengorbankan 7 orang warga. “Nah, itu sudah dibungkusi darah bahwa harga mati ibu kota Provinsi Papua Tengah ada di Mimika. Jika hari ini mau dipindah ke Nabire, maka besok akan menyala. Itu akan terjadi lagi konflik,” tegasnya.
Padahal, imbuh Eltinus Omaleng, warga yang dulunya pro kontra pemekaran, kini telah bersatu menerima pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Mimika.
“Infrastruktur sudah lengkap, sertifikat bukan baru lepas tanah adat, tapi sudah siap serahkan ke provinsi. Tidak boleh itu, bahkan kami sudah siapkan Rp 2 triliun, supaya kamu tahu. Untuk itu, saya minta ibu kota ada di Timika, saya tidak mau tahu itu,” pungkasnya.
Bupati Nabire, Mesak Magai mengatakan jika rencana pemekaran tiga provinsi baru di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Pegunungan Tengah.
“Sebetulnya dua provinsi yakni Papua Selatan dan Papua Pegunungan tidak ada masalah bagi penempatan ibu kota provinsi. Tapi, Papua Tengah sedikit ada tarik menarik penempatan ibu kota provinsi antara Nabire dan Mimika,” kata Mesak Magai.
Mesak Magai menjelaskan histori pemerintah Provinsi Papua saat itu Provinsi Irian Jaya, dimana ada 9 kabupaten. Namun, setelah ada Papua Barat, Provinsi Papua sudah ada 29 kabupaten/kota.
Hanya saja, Mesak meminta pemerintah dan DPR RI bahwa Papua ada kota sentral, dimana Papua Selatan kota sentralnya ada di Merauke untuk menjangkau beberapa kabupaten di wilayah Papua Selatan, begitu juga di Papua bahwa Kabupaten dan Kota Jayapura menjadi kota sentral menjangkau kabupaten yang terletak di wilayah itu.
Begitu juga di Teluk Cenderawasih, dimana Kabupaten Biak Numfor menjadi kota sentral se kawasan kepulauan dan pesisir.
“Kami di Papua Tengah kota sentralnya ada di Nabire. Karena, Kabupaten Nabire merupakan kabupaten tertua sejak Provinsi Irian Jaya. Bahkan, Kabupaten Nabire memekarkan menjadi 7 kabupaten, bahkan sudah punya cucu. Kabupaten Nabire mekarkan ada beberapa kabupaten yakni Dogiyai, Paniai dan Puncak Jaya. Kabupaten Puncak Jaya mekarkan Kabupaten Puncak, sedangkan Paniai memekarkan Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai. Kalau Mimika saya tidak bicara, karena pemekaran dari Fakfak,” ujarnya.
Mesak mengungkapkan jika melihat sisi penduduk mayoritas orang asli Papua lebih banyak di Nabire.
“Maka dari itu, saya tidak datang sendiri ditemani oleh anak dan cucu saya, Kabupaten Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya untuk menentukan tempat yang istimewa, rapat yang istimewa ini bahwa Nabire merupakan ibu kota provinsi Papua Tengah. Dengan demikian, beberapa pernyataan sudah kami siapkan dalam proposal kami, yakni pernyataan untuk kesiapan kantor gubernur, persiapan pembebasan lahan dari dewan adat, pernyataan dari 6 bupati untuk dana hibah persiapan Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Selain itu, ujar Mesak, pihaknya menyiapkan kajian akademik dari Uncen untuk Kabupaten Nabire layak menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
SEO
