Koreri.com,Manokwari– Menepis beredarnya informasi bahwa biaya pendidikan di Kota Sorong terbilang mahal dibantah keras Kepala Dinas Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba,S.Pd.,M.Pd.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (15/8/2022) Barnabas Dowansiba menyoroti pemberitaan terkait biaya pendidikan mahal serta kinerja Pj. Gubernur Papua Barat yang dinilai tidak cepat tanggap.
Diuraikan Barnabas bahwa muatan berita yang disampaikan salah satu oknum LSM mengatakan biaya pendaftaran masuk sekolah di Kota Sorong berkisar 7 hingga 10 juta, menurut Kadis Pendidikan sesuai realita berdasarkan laporan biaya masuk sekolah tidak melampaui nominal 5 juta rupiah.
“Menyinggung soal masalah pendidikan sebagaimana untuk biaya masuk SMA sebesar 7,5 juta untuk sekolah negeri dan 10 juta untuk sekolah swasta. Fakta di lapangan tidak seperti itu, sekolah -sekolah unggulan saat penerimaan siswa baru kemarin tidak semua dengan apa yang disampaikan oleh LSM itu. Jadi saya menganggap apa yang disampaikan oleh LSM itu mengada-ada saja,” jelas Barnabas.
Ditambahkan Dowansiba seperti halnya biaya perlengkapan masuk SMK Negeri 3 Kota Sorong sebesar 3,5 Juta Rupiah, dan SMK Negeri 1 sebesar 2 Juta 750 Ribu Rupiah.
“Contohnya untuk SMK Negeri 3 Kota Sorong, biaya perlengkapan waktu siswa masuk itu 3,5 juta untuk seragam. SMK N 1 Kota Sorong 2 juta 750 ribu. Kemudian SMA yang termasuk favorit di Kota Sorong yakni SMA Negeri 3 adalah 3,8 juta, SMA N 1 Kota Sorong sebesar 3,5 juta, dan SMA N 2 itu 3,8 juta,” katanya
“Dengan demikian apa yang disampaikan salah satu LSM itu tidak benar karena setahu saya, sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk siswa baru berkisar 1,5 juta hingga 4 juta, tidak bisa lewat dari 5 berarti itu yang patut dipertanyakan,” tegasnya.
Dirinya juga mempertanyakan data yang digunakan oknum LSM untuk menyoroti kinerja pemerintah terkait mahalnya biaya sekolah tersebut.
“Yang jadi pertanyaan saya, data yang diambil ini dari mana ? sementara sekolah-sekolah favorit saja tidak seperti itu,yang disampaikan di atas itu sampel” sahutnya dengan nada tanya.
Menindaklanjuti informasi ini, pihak Dinas Pendidikan Papua Barat telah memberikan instruksi untuk laporan lengkap dan akan dipublikasikan secara jelas dengan data dan fakta sebenarnya. Selanjutnya akan melaporkan kepada Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw,M.Si.
“Saya sudah perintahkan pengawas sekolah ambil data untuk saya umumkan fakta yang sebenarnya. Nanti ada perbandingan dan saya laporkan kepada Pj. Gubernur Papua Barat,” tandasnya.
RLS
