Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam hal Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discusion (FGD) bertemakan Integrasi Tsunami Historis Kedalam Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Kebijakan Tata Ruang.
FGD yang berlangsung di Amaris Hotel, Ambon, Selasa (30/08/2022) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintahan Kota Ambon, Ir. Pieter Saimima.
Pj Wali Kota Ambon dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pieter Saimima mengatakan, tsunami merupakan bencana yang memiliki rentang waktu yang panjang namun relatif tidak memiliki pola perulangan peristiwa yang jelas.
“Ambon adalah salah satu kota di Indonesia timur yang rawan terhadap tsunami. Secara topografi, Ambon beruntung memiliki daerah-daerah perbukitan yang mengelilingi kota. Namun secara tata ruang, saat ini masih perlu dikaji apakah regulasi yang ada sudah cukup optimal mengadopsi konsep mitigasi tsunami struktural dan non struktural,” ungkapnya.
Menurut Pj Wali Kota, tsunami di Teluk Ambon yang melanda Hative Kecil dan Galala pada 1950 lalu adalah satu diantara tragedy bencana yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini sumber dan mekanisme terjadinya.
“Dan Pemerintah Kota Ambon menyadari bahwa upaya mitigasi bencana termasuk tsunami perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan integratif. Pada prinsip berkelanjutannya perlu tercermin pada berbagai aspek baik perencanaan pelaksanaan maupun pemantauan capaian kinerja dalam hal ini adalah penurunan indeks resiko bencana di Kota Ambon,” urainya.
Sesuai indeks risiko bencana Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB, Kota Ambon memiliki indeks khusus 98,33 yang termasuk kategori sedang.
“Namun perlu diingat bahwa indeks ini dapat saja turun secara drastis jika tidak dilakukan upaya yang berkelanjutan dan integratif tersebut,” tandasnya.
JFL
