Koreri.com, Sorong – Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sudah di depan mata, proses pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU) oleh Komisi II DPR RI sudah hampir rampung.
Dapat dipastikan penetapan rancangan undang-undang (RUU) menjadi Undang-undang (UU) pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Daya diketok DPR RI bulan September 2022 ini.
Pemekaran provinsi keenam di tanah papua yang sudah diperjuangkan sejak 20 tahu lalu ini bukan andil satu orang namun semua pihak baik tim pemekaran kubu Andi Asmuruf dan kubu Yosafat Kambu.
Kemudian tim pemekaran para kepala daerah Sorong Raya dipimpin mantan Wali Kota Sorong Drs Ec Lambertus Jitmau, M.M yang dibentuk mantan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si.
Perjuangan ini juga termasuk mantan Kapolda Papua yang saat ini menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw,M.Si.
Dengan didukung pemerintah daerah, DPR-PB dan MRPB sebagai Provinsi induk maka semunya proses berjalan mulus.
Ketua DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi Papua Barat Yosep Titirloloby,S.H mengatakan, Pj Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si sangat layak memimpin Provinsi Papua Barat Daya.
Apalagi bergabungnya Kabupaten Fakfak dan Kaimana masuk dalam cakupan wilayah DOB Provinsi Papua Barat Daya yang dimekarkan dari Papua Barat sebagai provinsi induk.
“Maka peluang besar bagi Pj Gubernur Papua Barat Pak Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw,M.Si sangat besar didorong maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya dan saya yakin beliau potensi menang,” kata Yosep kepada media ini melalui telpon celulernya, Sabtu (3/9/2022).
Titirloloby beralasan bahwa tidak ada aturan yang melarang Paulus Waterpauw maju sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya, karena mantan Kabaintelkam Polri itu putra asli papua asal Kaimana, punya kesempatan yang sama dengan kandidat lainnya.
Direktur LBH Gerimis ini menyebutkan, terkait dengan perjuangan DOB Papua Barat Daya sudah barang tentu keterlibatan semua pihak sehingga tidak bisa diklaim pihak-pihak tertentu.
“Kalau mantan Wali Kota Sorong Pak Lambert Jitmau yang ditunjuk Pak Dominggus Mandacan sebagai Ketua tim percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya pada waktu itu sudah nyatakan mengundurkan diri dari jabatan tersebut,” ungkapnya.
Yosep menuturkan masyarakat dapat melihat pemimpin siapa yang bekerja untuk mereka, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat bukan meninggalkan kehancuran.
Menurutnya persoalan yang dihadapi kota Sorong akan menjadi barometer kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, siapa bekerja jujur akan mendapat tanda heran yang satu ke tanda heran lain.
“Kepercayaan publik terhadap Pak Waterpauw itu cukup besar karena bukan persoalan banjir saja tetapi semua persoalan yang dihadapi, selama ini sudah menaruh perhatian kepada wilayah cakupan Papua Barat Daya sehingga layaklah beliau jabat Gubernur Papua Barat Daya,” ujarnya.
Ditambahkan Yosep, ada beberapa kepala daerah dan mantan kepala daerah berpotensi dicalonkan sebagai Gubernur Papua Barat Daya diantaranya, Drs Bernard Sagrim, M.M, Samsudin Anggiluli, S.E, Abdul Faris Umlati, S.E, Gabriel Assem, S.E., M.Si serta yang lainnya.
KENN
