Koreri.com, Ambon – Wilayah Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam (SDA) terutama pariwisata sudah saatnya dimekarkan jadi dua kecamatan.
Hal itu penting untuk memperpendek rentang kendali Pemerintahan dan kemudahan pelayanan publik.
“Untuk itu, kami sangat mendorong DPRD Maluku Tengah dalam hal ini Pansus agar segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemekaran Kecamatan Banda Besar,” ungkap Legislator Maluku asal Dapil Kabupaten Maluku Tengah, DR. Andi Munaswir, S.Farm, M.Si, Apt saat dikonfirmasi mengenai pemekaran ini di Ambon, Selasa (20/9/2022).
Ia juga mengatakan bahwa sudah pernah dilakukan pembahasan ditingkat satu yaitu pembahasan Raperda yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu Bupati dalam hal ini diwakili tim Pemerintah daerah dan Pansus dibentuk.
“Pada waktu itu saya termasuk sebagai anggota Pansus juga dan waktu itu pembahasan di tingkat satu itu sudah selesai,” ungkap Andi.
Kemudian, masuk tahapan tingkat dua yang dilakukan mengacu pada Permendagri 01/2014 dan Permendagri No : 80/2015 yang mana tahapan itu jelas.
“Jadi dalam pembahasan tingkat dua ini, meminta persetujuan sidang paripurna dan sebelum meminta persetujuan sidang paripurna itu harus dilakukan Pansus dulu. Tapi yang menjadi persoalan sampai dengan detik ini juga DPRD Maluku Tengah tidak ada laporan Pansus dan mereka juga diam-diam saja,” bebernya.
Politisi Gerindra ini menilai, DPRD Malteng tidak boleh menyalahkan Pemerintah daerah dalam ini mantan Bupati Tuasikal Abua.
“Karena DPRD sendiri salah sebab tidak melakukan tahapan itu yaitu laporan Pansus, kemudian meminta persetujuan. Jadi kesalahan ini ada di DPRD Malteng sendiri,” nilainya.
Olehnya itu, diharapkan dengan secepatnya DPRD Malteng melakukan laporan Pansus agar pemekaran ini bisa ditetapkan.
“Jangan terus buat masyarakat Kepulauan Banda menunggu pemekaran,” pungkasnya.
JFL
