Koreri.com, Manokwari – Untuk mempercepat seraparan dan realisasi pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) maka Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mendorong pihak eksekutif untuk mempercepat menyerahkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) induk tahun 2023.
Meski hasil evaluasi APBB Perubahan T.A 2022 belum diselesaikan kementrian dalam negeri dan kemudian diserarahkan DPA oleh Pj Gubernur Papua Barat kepada setiap OPD untuk melaksanakan program kerja dalam 2 bulan terakhir ini, namun DPR Papua Barat mendorong agar RAPBD induk 2023 juga segera dibahas.
Untuk itu DPR Papua Barat sudah dua kali melayangkan surat kepada eksekutif melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mempertanyakan kesiapan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) induk T.A. 2023.
“Sesuai petunjuk pimpinan DPR Papua Barat, sudah dua kali menyurati eksekutif melalui TAPD untuk mempertanyakan kesiapan dokumen KUA/PPAS induk 2023, diminta dokumen tersebut segera diserahkan supaya dibahas,” kata Sekwan Frenky Muguri kepada wartawan di Manokwari, Jumat (4/11/2022).
Desakan legislatif untuk eksekutif segera menyerahkan dokumen KUA/PPAS induk 2023 pembahasan sudah mulai dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) APBD T.A 2023, dengan demikian akan memperngaruhi serapan serta realiasasi anggaran semakin meningkat.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonnggor,S.IP menegaskan bahwa legislatif punya mekanisme pembahasan anggaran sehingga pihak eksekutif jangan lambat dalam mempersiapkan dokumen tersebut.
Wonggor mengatakan bahwa pihaknya berulangkali mengingatkan eksekutif untuk memperhatikan kedisiplinan wakktu pembahasan anggaran ini, karena itu sesuai mekanisme DPR Papua Barat, batas waktu pembahasan anggaran induk 2023 pada tanggal 31 November 2022.
“Kami tidak mau pada saat pembahasan, kita dikejar dengan deadline waktu jangan begitu, karena usulan program kerja pemerintah daerah dan aspirasi DPR bisa dibahas secara detail supaya pelaksanaan program itu tepat sasaran kepada masyarakat Papua Barat,” tegas ketua DPR Papua Barat.
KENN
