Koreri.com, Biak – Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap akhirnya mengeluarkan kecaman keras terhadap kebijakan pengalokasian anggaran otonomi khusus (Otsus) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Ia menilai Pemprov Papua selama ini “menganaktirikan” Kabupaten Biak Numfor.
Bupati mencontohkan, pada 2020, 2021 dan sebelumnya ketika dana Otsus masih ditentukan pembagiannya di Pemprov Papua, alokasi ke Biak Numfor jauh lebih kecil dari kabupaten yang memiliki jumlah penduduk atau luas wilayah sangat kecil.
“Alokasi ke Kabupaten Biak Numfor tidak lebih dari Rp32 miliar per tahun, jauh lebih kecil dari kabupaten lainnya di Papua. Misalnya saja Kabupaten Supiori yang mendapatkan jauh lebih besar dari Kabupaten Biak Numfor waktu itu,” bebernya secara blak-blakan saat acara ramah tamah Hari Bakti PUPR ke 77 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat, Sabtu (3/12/2022)..
Menurut Bupati, dirinya merasa penting untuk menyampaikan ini kepada masyarakat Biak.
“Supaya masyarakat tahu bahwa infrastruktur yang dikerjakan di Biak, ini Bupati dan kepala dinas pergi jalan cari uang di Jakarta untuk bawa bangun Biak. Tapi uang Otonomi Khusus, Biak sendiri juga tidak rasakan dengan baik, keadilan dalam pembagian dan pemerataan dana Otonomi Khusus. Ini kan tidak adil, lalu bilang Papua dibangun merata, merata apa? Omong kosong saja?” kecamnya,.
Bupati mengkritisi tentang dukungan pembangunan jalan dengan status jalan provinsi di Kabupaten Biak Numfor yang seolah-olah tidak diperhatikan dengan baik jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Papua.
Bahkan menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan dengan membangun komunikasi terkait upaya perbaikan atau peningkatan status jalan provinsi di Biak namun tidak juga digubris, termasuk ruas jalan provinsi di tengah kota Biak.
“Jalan-jalan provinsi di Biak tidak diperhatikan dengan baik. Kami mengeluh, masyarakat mengeluh, kami ketemu dengan Kepala Bappeda, ketemu anggota DPR Papua, ketemu Wagub saat itu dan sejumlah pejabat lainnya, kita terus dijanji, tapi hasilnya tidak ada. Masyarakat dibiarkan berteriak-teriak menyoroti bagian ini. Mana keadilan kalau dikatakan Papua dibangun merata. Merata dimana?” tegasnya.
HDK
