Koreri.com, Manokwari– Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi serentak tahun 2024 nanti, dapat dilihat dari salah satu hal prioritas yaitu perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).
Ironisnya, perekaman E-KTP di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya belum mencapai 74 persen dan jumlah ini tidak merata pada Kabupaten/ Kota, padahal untuk tahun 2022 target nasional 99,3 persen sedangkan target provinsi 80 persen.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat dr Ria M. Come, M.Ling menjelaskan ada Kabupaten yang perekaman E-KTP hampir mencapai target nasional dan provinsi, tetapi ada juga yang sangat rendah.
Dia mencontohkan Kabupaten Pegunungan Arfak yang presentase rekaman E-KTP baru mencapai 32 persen, karena keterlambatan itu maka pemerintah provinsi langsung terjun ke lapangan untuk menjemput bola.
Kendala di Kabupaten Pegaf yaitu alat perekaman E-KTP yang lagi rusak dan juga letak geografis yang cukup jauh sehingga menjadi penghambat, selain itu anggaran untuk program prioritas ini sangat penting dan didorong untuk ditindaklanjuti.
“Kami lakukan kegiatan jemput bola pada tiga titik di Kabupaten Pegunungan Arfak yakni di Membey, Minyambouw dan Catubouw, untuk meningkatkan cakupan perekaman E-KTP. Sedangkan yang menjadi kendala kita disana adalah jaringan internet sehingga kami sangat berharap Bapak Gubernur untuk dapat memperhatikan masalah jaringan ini karena sangat dibutuhkan,” ujar dr Ria M. Come, M.Ling kepada wartawan usai mengikuti hearing dengan Komisi VI DPR Papua Barat di Ruang Bintuni, Lantai II Swiss-belhotel Manokwari, Senin (12/12/2022).
Ada 5 Kabupaten yang menjadi target Pemerintah Provinsi Papua Barat menjemput bola perekaman E-KTP karena masih dianggap rendah yaitu Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni sedangkan 1 daerah dari Provinsi Papua Barat Daya yaitu Kabupaten Maybrat.
Sementara itu Ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan, perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Pj Gubernur Paulus Waterpauw wajib dibutuhkan, karena berkaitan dengan penambahan anggaran dalam mendukung pelaksanaan perekaman E-KTP.
Sase minta Pj Gubernur Paulus Waterpauw sedikit focus kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Papua Barat karena wilayah-wilayah yang terisolir sehingga mengakibatkan perekaman E-KTP menurun.
Pemilu sudah dekat dan tahapan pemilu sudah berjalan, sedangkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga perekaman E-KTP masih rendah yaitu masyarakat kurang respon yang disebabkan kondisi wilayah yang cukup sulit untuk mereka datang ke ibukota distrik atau petugas Dinas Dukcapil turun ke daerah.
“Karena itu kami berharap kepada Pak Pj Gubernur untuk menambah anggaran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Barat untuk bisa membantu mengcover program perekaman E-KTP yang dijalankan pemerintah Kabupaten/ Kota, hal ini sangat penting dan urgen untuk diperhatikan Pj Gubernur Papua Barat,” ujarnya.
Sase menjelaskan bahwa pada tahun pemilu, persoalan yang dihadapai KPU sebagai penyelenggara pemilu bukan saja dari sisi penganggaran saja tetapi basis pertama yaitu target perekaman yang dilakukan pemerintah daerah (Dinas Dukcapil) untuk memastikan masyarakat Papua Barat sudah terintegrasi secara langsung dalam SIAK sehingga ketika punya hak memilih maka sudah punya E-KTP.
Ini kendala terbesar, sehingga komisi V DPR Papua Barat sangat mengharap kepada Penjabat Gubernur untuk memperhatikan persoalan ini.
Pasalnya dari data aggregate Dukcapil, hampir sebagian besar orang asli papua belum terekam identitasnya dalam Sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), karena itu tentu belum memiliki E-KTP dan pasti tidak bisa ikut pemilu pada tahun 2024 mendatang.
KENN
