Koreri.com, Ambon – Minimnya pengamanan pantai dan laut di Maluku belakangan mendapat sorotan dari Legislator DPRD setempat, Fauzan Husni Alkatiri.
Sorotan tersebut disampaikan menyoal Maluku yang merupakan Provinsi kepulauan, terdiri dari daratan 54.185 Km2 (7,6persen) dan lautan 658.294 Km2 (92,4persen), dan 395 buah gugusan pulau.
Dan Maluku juga termasuk dalam kategori rawan bencana gempa dan tsunami.
“Kita ini kepulauan, potensi tsunami tinggi tapi di Balai Wilayah Sungai, anggaran untuk pengamanam pantai sangat sedikit sekali,” herannya, Senin (20/2/2023).
Menurut Alkatiri, hal ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Pasalnya, anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk Maluku tak seimbang dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Lanjut dijelaskannya, banyak warga di Maluku juga meninggal akibat kecelakaan di laut.
“Seakan-akan itu tidak pernah digubris. Kenapa saya bilang begitu? Karena proses pembangunan juga berjalan biasa saja. Saya juga sampaikan ke Kepala BPJN dan Cipta karya, kita masih punya PR,” tegasnya.
Alkatiri berharap kehadiran anggota DPR RI Komisi V yang berulang kali kunjungan kerja ke Maluku juga bisa membantu menyampaikan persoalan di Maluku.
“Kalau kita punya komitmen meminimalisir korban mestinya garis pantai kita betul-betul mendapatkan pengamanan yang baik, itu tolong diperhatikan,” tandasnya
JFL
