Koreri.com, Sorong – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersinergi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) dan seluruh daerah penghasil migas.
Sinergi tersebut dilaksanakan melalui focus group discussion (FGD) guna meningkatkan pengelolaan industri migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku Subagyo menjelaskan FGD ini dimaksudkan membangun kolaborasi dengan Pemprov PBD sebagai daerah penghasil migas, sekaligus memastikan kegiatan operasi migas berjalan lancar ke depan.
“FGD ini penting, sebab SKK Migas harus berkolaborasi dengan Pemerintah setempat guna bersama memastikan kelancaran produksi industri hulu migas sebagai proyek strategis nasional berjalan dengan lancar,” terangnya di Sorong, Kamis (9/3/2023).
Subagyo mengakui bahwa kelancaran kegiatan produksi industri hulu migas tentunya akan meningkatkan citra investasi positif di daerah tersebut. Dengan begitu membangun kemitraan antara SKK Migas dengan Pemerintah daerah sangatlah penting dan dibutuhkan.
Sebab, katanya lagi, dukungan yang diberikan kepada industri hulu migas dalam bentuk insentif non fiskal akan memberikan kontribusi baik kepada daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Apalagi saat ini industri hulu migas masih memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, maka relasi dan kerja sama dengan pemerintah sangat dibutuhkan,” ujarnya pula.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaan kegiatan operasional, SKK Migas terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan pengelolaan serta menciptakan budaya antisuap.
“Ini sebagai wujud implementasinya, SKK Migas juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO SNI 37001 sistem manajemen anti penyuapan,” ujar Subagyo.
AND
