Koreri.com, Manokwari – Bentuk keberpihakan terhadap kontraktor asli papua yang selama ini belum diperhatikan secara baik, Komisi I DPR Papua Barat mendorong aplikasi SIKAP yang memuat data pengusaha OAP.
Aplikasi yang memuat tentang tender proyek khusus bagi orang asli papua, tidak boleh dicampurkan dengan kontrakor nusantara supaya dalam persaingan tender pekerjaan proyek.
Ketua fraksi Otsus yang juga ketua komisi I DPR Papua Barat George Dedaida mendorong agar Biro Pengadaan Barang dan Jasa merampung semua data base khusus kontraktor orang asli papua di Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/ Kota menjadi basis satu data, supaya dalam mengatur pekerjaan baik penunjukan atau pembinaan bisa terarah dan posisi lebih baik.
Hal ini mengantisipasi terjadi kontraktor OAP yang sudah dapat di Kabupaten/ Kota datang ribut proyek Provinsi akhirnya menutup peluang baru mereka yang lain.
“Komisi I bersama Biro Pengadaan Barang dan jasa sudah sepakat untuk satu data kontraktor OAP itu supaya teman-teman di Kabupaten Kaimana, Fakfak atau kabupaten lain sudah dapat proyek tidak bisa dapat di Provinsi begitu juga sebaliknya kalau sudah di Provinsi jangan turun cari di Kabupaten lagi, itu tujuannya,” kata George Dedaida kepada wartawan di Manokwari, Selasa (20/6/2023).
Komisi I akan mendorong penganggarannya pada APBD Perubahan 2023 atau Induk 2024 supaya bisa mendata base kontraktor oarang asli papua, pihaknya juga menekan kepada ULP agar pekerjaan dengan nilai proyek diatas 5 miliar wajib diprioritaskan supaya konteks pemberdayaan terhadap OAP terkonek.
“Konteks afirmasi kita masih mengharapkan untuk ULP memberikan pembinaan bagi kontraktor orang asli papua, kalau memang pengusaha Papua yang bisa masuk untuk dapat pekerjaan dengan nilai 5, 10 sampai 20 miliar harus diberikan ruang untuk mereka,” harapnya.
KENN
