Pj Gubernur Waterpauw Minta Masyarakat Harus Seriusi Dampak Buruk Nikah Muda

Koreri.com, Wondama – Resiko menikah mudah merupakan salah satu faktor meningkatnya kemiskinan ekstrem dan Stunting.

Dengan demikian perlu adanya kesadaran membentuk karakter keluarga yang bijak melalui peran penting orang tua.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs. Paulus Waterpauw.,M.Si menegaskan kehadiran dirinya bersama Ketua TP PKK di seluruh kabupaten bertujuan untuk membangun kesadaran dan perilaku masyarakat.

Pj Gubernur ditemani Ketua PKK TP PKK Papua Barat Ny. Roma Megawanty. P, S. Kom. M.Si didampingi Bupati Teluk Wondama, Ir. Hendrik S. Mambor, MM dan Ny. Sri Maryanti Mambor hadir dalam gerakan intervensi penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat di kabupaten itu, Rabu (21/6/2023).

“Saya mau ingatkan, jangan paksa anak kawin dibawah umur demi harta. Kalau ada tradisi itu sejak tete nenek moyang mohon perhatian itu,” tegasnya mengingatkan.

Pernyataan itu disampaikan Pj Gubernur Waterpauw lantaran temuan saat berkunjung pada salah satu daerah.

Oleh sebab itu dirinya mengingatkan agar persoalan nikah muda perlu menjadi perhatian, disertai rapat dengar pendapat menyatukan persepsi mencari jalan keluar.

“Ada beberapa daerah masih SMP, SMA sudah menikah padahal prasyarat usia 19 tahun anak perempuan bisa nikah. Jangan 14, 15 tahun sudah nikah karena mas kawin, tolong jangan ada pikiran seperti itu,” pesannya.

Pj Gubernur Waterpauw menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka dan siap memberikan dukungan, namum perlu memperhatikan sekolah anak demi masa depan yang cerah.

“Anak-anak punya hak hidup yang layak, pemerintah siap bantu tapi sekolahkan mereka. Mereka ini juga calon mama untuk melanjutkan keturunannya. Kita harus tingkatkan kualitas kehidupan berkeluarga,” harapnya.

Pj Gubernur mengajak semua pihak fokus menangani akses pelayanan kesehatan, sanitasi air bersih dan pemenuhan gizi. Pesan juga mengarah kepada orang tua untuk melanjutkan pesan positif dilingkungan untuk dipedomani.

“Kita akan pantau dan evaluasi untu berikan kepastian untuk pelayanan kita apakah sudah sesuai atau belum. Harapan presiden 2024 Stunting 14 persen, dengan pola asuh bapak/mama angkat. Saya target 3 bulan kita bisa turun 35 persen, sampai 2024, dukungan partisipasi aktif hadir di posyandu,” pungkasnya.

RIL