Koreri.com, Sorong– Tahun kedua Bernhard Eduard Rondonuwu menjabat sebagai Penjabat Bupati Maybrat mulai membuat gebrakan baru.
Awal pemerintahan di tahun kedua ini Pj Bupati Maybrat tidak memberikan toleransi kepada pimpinan OPD yang malas melaksanakan tugasnya.
“Saya sudah kasih waktu satu tahun, sudah tidak bisa lagi kita tolerir pimpinan OPD malas, ” tegas Bernhard Rondonuwu kepada wartawan, Jumat (1/9/2023).
Bernhard mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat harus bergerak dan berlari supaya bisa sama dengan daerah lain.
OPD yang tidak ada penyerapan anggaran harus ditarik dan berikan anggaran kepada OPD lain yang dibutuh masyarakat.
“OPD yang tidak serap anggaran kasih saja ke orang OPD lain, misalnya perbaiki jalan rusak dari pada kasih ke OPD tapi diam, ” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Rondonuwu, tahun depan OPD yang tidak membuat pencairan anggaran triwulan satu dan dua tarik saja sebab itu menandakan pimpinan OPD tidak bekerja.
“Kalau kualitas penyerapan anggaran begitu berarti pimpinanOPD tidak bekerja, ” jelasnya.
Ia berujar, Pimpinan OPD wajib distribusi seluruh kegiatannya kepada sekretaris, kasubag, kasi dan kabid supaya tidak ada yang bilang tidak punya kerja.
TPP juga sudah disepakati untuk dibayar setiap bulan berdasarkan evaluasi dari tim yang sudah dibentuk berapa jumlah pegawai di OPD.
“Pak Sekda saya minta verifikasi pegawai, mana yang sudah pindah proses supaya pindah sudah supaya kita tahu mana status pegawai daerah lain, tidak bisa status pegawai lain masih kita bayarkan, itu tidak bisa, ” tandasnya.
KENN
