Koreri.com, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis Pengelola Data Fakir Miskin mencakup Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.
Bimtek yang berlangsung di Kamari Hotel, Jumat (22/9/2023) ini berkaitan dengan Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS).
Penjabat Wali Kota Ambon dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fahmi Salatalohy mengatakan perlindungan sosial merupakan bagian dari visi misi dan program pemerintah yang dikenal dengan Nawacita. Salah satunya yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program perlindungan sosial.
Penetapan data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi merupakan dasar bagi Pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan bantuan dana atau pemberdayaan.
“Hal ini sebagaimana tersebut di dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sehingga data yang akurat dan mutakhir termasuk data calon penerima program perlindungan sosial akan menjamin program tersebut dapat terlaksana dengan baik serta tepat sasaran,” urainya.
Juga berdasarkan Pasal 8 Ayat 5 UU Nomor 13 tahun 2021 tentang penanganan fakir miskin di mana data terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala setiap bulan berjalan.
“Oleh karena itu, kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan hari ini dalam rangka menguatkan kapasitas dan meningkatkan kemampuan seluruh operator untuk dapat melakukan verifikasi dan validasi DTKS lebih baik guna tercapainya kualitas data terpadu Kota Ambon yang lebih baik dan tepat,” imbuhnya.
Kegiatan ini, lanjut Penjabat, juga memiliki arti strategis dalam upaya perbaikan DTKS sebagai basis data yang akan digunakan dalam semua intervensi program dan kegiatan di Pemkot Ambon.
“Hal ini menunjukkan bahwa fungsi DTKS sangat berperan penting dalam intervensi program,” lanjutnya.
Penjabat berharap kegiatan bimtek ini dapat diikuti dengan baik sehingga setelah selesai semua peserta dapat melaksanakan tugas secara baik di wilayah yang telah ditugaskan.
Kegiatan ini diikuti 50 peserta pengelola DTKS dengan narasumber dari Bapedalitbang dan Pusdatin Kementeriaan Sosial RI.
JFL
