Koreri.com, Biak – Ketua BP YPK Provinsi Papua Joni Y. Betaubun mengapresiasi Bupati Biak Harry Ario Naap atas penyampaian berbagai hal penting yang harus menjadi perhatian pihaknya.
Hal itu disampaikannya sesuai giat Focus Group Discussion (FGD) bertempat di Gedung Tongkonan Biak, Senin (30/10/2023).
Betaubun hadir beserta jajaran pengurus YPK di Tanah Papua dan BP Am Wilayah III Pdt. Michael Kapissa.
Dari kalangan Pemerintah, hadir Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap dan wakilnya Calvin Mansnembra, Plh.Sekd, Asisten Setda Biak Numfor serta Staff Ahli, serta pimpinan OPD setempat.
Turut hadir, para Kepala Sekolah beserta guru YPK, para Ketua Klasis, serta pengurus PSW YPK Biak Numfor dan Supiori.
“Kami atas nama BP YPK di Tanah Papua memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Biak yang langsung merespon beberapa hal yang tadi beliau sudah disampaikan,” ucapnya saat dikonfirmasi Koreri.com, Senin (30/10/2023).
Betaubun kemudian menyinggung soal perubahan dana 4 persen menjadi 10 persen yang telah dicetuskan untuk YPK.
”Memang berdasarkan keputusan Sidang Sinode di Waropen itu telah berubah menjadi 10 persen. Namun hingga saat ini belum ada regulasi aturan yang mengatur soal persentase 10 persen tersebut,” bebernya.
Betaubun juga mendorong adanya peningkatan kualitas pendidikan di kalangan guru YPK.
“Saya perlu mengimbau kepada guru-guru YPK juga soal pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan yaitu mereka sendiri menyiapkan diri secara baik untuk mengajar,” dorongnya.
Kemudian, juga para siswa diharapkan untuk disiplin dan mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka.
“Sehingga anak-anak kita betul-betul mereka mengerti dan memahami tentang kurikulum merdeka belajar dimaksud,” tegas Betaubun.
Ia juga memastikan sekolah-sekolah yang bernaung dibawah yayasan tersebut akan dikelola dengan menggunakan Dapodik Satu Data.
“Jadi ke depan, sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua harus menggunakan Dapodik Satu Data,” tegasnya.
Senada soal dana 4 persen juga disampaikan Ketua BP Am Sinode Wilayah III Pdt. Michael Kapisa.
“Jadi, saat sidang sinode di Waropen telah ditetapkan 4% menjadi 10%, tapi di dalam keputusan itu belum ada regulasi yang benar-benar menyatukan untuk dinaikkan. Itu masih sebatas wacana ataupun diskusi yang dilakukan BP Am Sinode untuk melihat pendidikan secara utuh,” ujarnya.
HDK
