Koreri.com, Jayapura – Polemik soal tunggakan beasiswa mahasiswa Papua dari Juli hingga Desember 2023 masih terus bergulir.
Total biaya yang dibutuhkan untuk menutup tunggakan tersebut dilaporkan mencapai Rp101 Miliar
Kaitannya dengan itu, Pansus Beasiswa DPR Papua menggelar pertemuan bersama Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) guna mencari solusi untuk pembayaran sisa biaya studi mahasiswa unggul asal provinsi tersebut.
Rapat tersebut yang berlangsung diruang Banggar DPR Papua itu, dipimpin oleh Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah, dan juga hadir Kepala BPSDM Papua, Aryoko Rumaropen didampingi para stafnya, Jumat (24/11/2023).
Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua Fauzun Nihayah mengatakan, rapat kerja dengan BPSDM ini bertujuan untuk mengtahui berbagai persolan terkait dengan beasiswa mahasiswa unggul Papua.
Hal itu dikarenakan pengelolaan beasiswa ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.
“Untuk di Papua induk sendiri ada 1.718 mahasiswa, dimana masih kekurang biaya studi dari bulan Juli-Desember 2023 yang sampai saat ini belum ada kepastian. Inilah yang kita akan cari solusinya, agar anak-anak kita bisa berkuliah dengan aman dan nyaman tanpa tekanan sikis,” terang Nihaya kepada awak media.
Lebih lanjut dijelaskan politikus NasDem ini, terkait dengan kekurangan biaya studi periode Juli-Desember 2023.
“Dalam rapat tadi, Kepala BPSDM mengatakan simulasi kebutuhan anggaran yang mereka butuhkan sekitar Rp 101 miliar. Tetapi di saldo mereka hanya tinggal Rp57 miliar. Sehingga sisa kekurangannya butuh sekitar Rp44 miliar. Nah, ini yang kita cari solusinya,” bebernya.
Dikatakan Fauzu, masalah ini sangat urgen sehingga nanti pada Senin (27/11/2023), Pansus akan mengundang pihak-pihak terkait, terutama yang bisa mengambil keputusan diantaranya Pj Gubernur dan juga tim TAPD.
Sehingga masalah ini biasa terselesaikan, dan anak-anak bisa tetap berkuliah dengan aman dan nyaman tanpa tekanan sikis.
“Memang dari anggota Pansus merekomendasikan dengan melihatnya pengelolaan beasiswa yang tidak karuan, sehingga mereka berharap pengelolaan tidak harus dari BPSDM. Tetapi mungkin nanti akan ditunjuk Badan lain untuk mentransfer biaya kuliah dari anak-anak kita hingga Desember ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Aryoko Rumaropen mengakui, terkait beasiswa unggulan ini, memang bagian manajemen ada banyak hal yang kurang.
“Namun lewat rapat tadi, ada banyak saran dan masukan untuk kedepan diperbaiki,” akuinya.
Selain itu, lanjut Rumaropen, ada hal yang urgen yang dihadapi sekarang yaitu terkait sisa pembayaran biaya studi anak-anak Papua dari Juli-Desember 2023 ini.
“Kami dari BPSDM tidak bisa menanggulanginya karena biayanya sanggat besar yakni sebanyak Rp101 miliar. Di rekening beasiswa kami masih ada sisa saldo Ro57 miliar, sehingga masih kurang 44 miliar,” ungkapnya.
“Hal ini kami sudah sampaikan ke Gubernur, tetapi kami diarahkan untuk menungguh persedian yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, namun sampai sekarang belum ada jawaban dari pihak kabupaten/kota,” terangnya.
Oleh karena itu, kata Rumaropen, dalam rapat tadi pihaknya sudah sepakat untuk kembali rapat bersama Senin pekan depan dengan Pansus Beasiswa untuk mencari solusi dan memutuskan apakah akan diselesaikan di minggu berjalan.
“Tentu dalam pertemuan pada Senin nanti, diharapkan ada kesepakatan antara pimpinan daearah, baik Gubernur maupun tim Anggaran dengan Banggar DPR Papua. Untuk menyelesaikan masalah ini,” tandasnya.
RLS
